DEMOCRAZY.ID - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merampungkan agenda konsolidasi nasional yang digelar pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Muhammadiyah mengeluarkan risalah nasional yang intinya sepakat menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah. "Majelis konsolidasi nasional mendukung dan memperkuat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti membacakan risalah itu. "Risalah Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengelolaan Tambang yang Ramah Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat". Abdul Muti membeberkan PP Muhammadiyah telah melakukan kajian dan menerima masukan yang dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis atau lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola atau pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, dan pihak-pihak terkait lainnya. "Setelah m
DEMOCRAZY.ID - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merampungkan agenda konsolidasi nasional yang digelar pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Muhammadiyah mengeluarkan risalah nasional yang intinya sepakat menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah. "Majelis konsolidasi nasional mendukung dan memperkuat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti membacakan risalah itu. "Risalah Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengelolaan Tambang yang Ramah Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat". Abdul Muti membeberkan PP Muhammadiyah telah melakukan kajian dan menerima masukan yang dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis atau lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola atau pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, dan pihak-pihak terkait lainnya. "Setelah m