DEMOCRAZY.ID - Pengamat Organisasi Islam dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil menilai jika ada dua masalah yang akan timbul jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pimpinan Yahya Cholil Staquf jika memaksakan mengambil alih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Kalau apa namanya PBNU mengambil alih PKB saya kira ada dua masalah di dalam soal ini. Pertama kembali ke khitah itu tidak nampak," kata Sukron, Rabu (31/7/2024).
Menurutnya, PBNU hanya akan mendapatkan tundingan berpolitik praktis jika ingin mengambil alih PKB.
Kemudian yang ke dua, kata dia, Gus Yahya sebagai pimpinan PBNU yang sebelumnya menyatakan apolitis justru menjadi tidak tampak identitasnya tersebut.
Gus Yahya hanya akan terlihat mempunyai syahwat politik yang bergitu kuat.
"Kedua komitmen Gus Yahya apa namanya yang tidak akan yang apolitis katanya atau netral secara politik kan menjadi tidak tampak gitu ya," ujarnya.
"Syahwat politik ingin menguasai kelembagaan-kelembagaan atas nama NU itu repot, jadi dia memandang PKB itu kayak apa namanya, lembaga maarif yang di bawahnya atau lembaga-lembaga lain termasuk PB sama PCNU dan ini hemat saya problematis," sambungnya.
Justru, menurutnya, akan lebih bagus kalau PBNU bergerak dalam urusan kultiral saja.
Kalau pun ingin bersaing dengan PKB itu dilakukan secara sehat berlomba-lomba dalam kebaikan.
"Kalau PBNU ingin bergerak di bidang kuktural hemat saya malah bagus dua hal seperti ini kalau pun mau ada unsur apa namanya lebih sebagai persaingan fastabiqulkhairot bukan dalam pengertian konflik ya berbagi tugas," ungkapnya.
"Yang kedua hemat saya biar ada varian varian pengkaderan di NU tidak satu garis sebagaimana. Kalau sebagaimana yang diinginkan itu antara PKB sama PBNU kan enggak ada bedanya nanti dan satu warna," imbuhnya.
Konflik NU vs PKB
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid menilai jika Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ingin menggembosi partainya.
Ia mengaku selama ini PKB tak pernah punya masalah dengan PBNU.
"Dari awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU. Dan kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU posisinya berjarak dengan seluruh partai politik termasuk PKB. Meskipun faktanya, saya rasa Gus Yanya Gus Ipul itu sering menggembosi PKB," kata Jazilul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Ia menegaskan, jika PKB bukan merupakan badan otonom dari PBNU. Menurutnya, PKB sebagai partai itu berdaulat.
"PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik. Undang-undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan undang-undang ormas. Jadi kamarnya berbeda," ujarnya.
"Maka kisruh yang disampaikan oleh Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi, tidak paham tata kelola organisasi, bahkan enggak paham tata krama," sambungnya.
Ia menyayangkan, justru PBNU sebagai organisasi keulamaan tidak bertindak sebagaimana etik keulamaan.
"Jadi disayangkan organisasi yang disitu membawa didasari keulamaan, ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama. Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak. Kita tidak menduga-duga," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, jika PKB selama ini tidak pernah punya masalah dengan PBNU.
"Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya. Misalnya Gus Yahya Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi. Mengganggu. Apa yang dilakukan PKB. Dan ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa malah tidak diakui," pungkasnya.
Ambil Alih PKB
PBNU sebelumnya menginginkan untuk mengembalikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke NU.
Untuk mewujudkannya, petinggi PBNU sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam panitia khusus (pansus).
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
"Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Gus Ipul berpendapat bahwa pemilik sah partai politik yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar itu adalah NU.
"PBNU sedang berdiskusi, jika diperlukan, pembentukan Tim Lima akan segera dilakukan," katanya.
Menurutnya, banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya PKB.
Bahkan, dia menduga ada upaya yang nyata dan sistematis oleh elite PKB guna menjauhkan PKB dari struktural NU.
"Langkah ini setelah melihat pernyataan elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," katanya.
Ditegaskan pula bahwa PKB didirikan oleh struktur PBNU hingga ke cabang dan ranting pengurus NU. Ia menyebut tanpa struktur NU, PKB tidak akan pernah terbentuk.
Selain itu, dia menilai ada beberapa pernyataan elite PKB yang menganggap bahwa PBNU tidak perlu didengarkan.
Padahal, tanpa mendengarkan PBNU, menurut Gus Ipul, PKB terbukti gagal dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu.
Sumber: Suara