Prospek Bisnis Tambang NU, CSIIS: Yakin Suram, Apalagi Menterinya Anindya Bakrie

DEMOCRAZY.ID - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah berbulat tekad masuk di bisnis tambang. 

Ini usai pemerintah memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diajukan PBNU. 

Kabarnya, NU mendapatkan area tambang bekas (eks) penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI), milik Bakrie Group.

Bagaimana masa depan bisnis tambang PBNU? Terutama ketika Jokowi sudah tidak menjadi Presiden RI lagi? 

Benarkah ‘perputaran’ pengelolaan tambang ini dilatari konflik bisnis? Sehingga NU harus ‘bertarung’ melawan Bakrie sebagai pengusaha lahan sebelumnya?

Mengorek lebih jauh lewat wawancara khusus dengan Dr M Sholeh Basyari, Direktur Eksuktif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), pengamat politik yang dikenal dekat dengan sejumlah pebisnis tambang, Minggu (30/6/24).

“Ya! Memang banyak yang bertanya, apakah konsesi tambang NU ini tidak berlatar belakang konflik bisnis? Pertanyaan utama publik, kalau ingat sikap Bakrie begitu keras melawan titah Istana ini terkait suksesi Partai Golkar. Kabarnya (sikap keras) ini direspon Istana dengan ‘pengambilalihan’ sebagian tambangnya yang belum dikelola dan diberikan kepada NU.  Ini yang saya dengar,” tegas M Sholeh.

Jadi? “Penentuan NU sebagai penerima konsesi tambang bekas milik Bakrie, ini bukan tanpa pertimbangan lapangan dan bau konflik. Ada juga yang berasumsi, bahwa, dengan begitu, NU dibiarkan bertarung dengan Bakrie sebagai sesama gajah. Jika tambang itu diberikan kepada selain NU, Bakrie akan mudah mencaplok kembali. Tetapi benarkah seperti itu? Inilah yang membayangi beleid tersebut,” urainya.

Kalau begitu, bagaimana pasca pemerintah Jokowi? Bukankah Bakrie memiliki space bagus di Presiden terpilih, Prabowo Subianto? 

“Itulah. Sekarang banyak perbincangan menarik, bagaimana masa depan tambang NU pasca Jokowi. Menurut hemat  saya, sangat berat, yakin buram dan potensi bisnis itu tidak memberikan manfaat kepada umat,” tegasnya.

Apa tolok ukurnya? Dr Sholeh yakin, kelak ada koreksi beleid. 

“Bisa jadi berawal rotasi yang terjadi pasca Bahlil Lahadalia. Izin usaha tambang NU yang diterbitkan Bahlil, besar kemungkinan dikoreksi atau bahkan dicabut manakala (isu yang berkembang) posisi menterinya (Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal), beralih ke Anindya Bakrie,” tegasnya.

Meski pemberian tambang itu berdasar Perpres no 25/2024, tetapi sejumlah kalangan menyebut Perpres itu berlawanan dengan UU Minerba. 

Kesimpulan ini merujuk pada penolakan keras koalisi masyarakat sipil terhadap tambang untuk ormas, secara lebih khusus tambang untuk NU. 

“Apakah NU siap mati mempertahankan tambangnya? Saya rasa terlalu besar risiko yang harus dikorbankan,” tegasnya.

Sekedar tahu, jelas Sholeh,  area tambang NU, itu berada persis di dalam (diapit) tambang milik Bakrie dan Adaro. Akses satu-satunya menuju tambang NU adalah infrastruktur yang dibangun Bakrie. 

“Reaksi Bakrie yang keras atas pengambilalihan konsesi tambangnya kepada NU, sangat masuk akal. Ini bisnis Bung!,” tegasnya.

Jadi? “Menurut hemat saya, sampai kapan pun NU tidak mungkin bisa masuk ke area tambangnya, kecuali melalui akses yang dibangun Bakrie. Ketika Bakrie meradang, sangat mungkin Bakrie menolak memberi akses kepada siapa pun untuk menggunakan infrastruktur yang dia bangun, yang bertujuan ke area tambang NU. Ini harus dijelaskan ke umat,” terangnya.

Karerna itu, menurut Sholeh, muncul tawaran Bakrie yang menarik. 

“Pinjam istilah Kiai Ulil Abshar Abdalla, harus ada ‘solusi menang-menang’. Bakrie menawarkan agar negara atau NU mengganti (membeli infrastruktur) yang telah dibangun, karena Bakrie keberatan kalau tambang berikut infrastrukturnya, diberikan ke siapa pun secara cuma-cuma. Ini masuk akal,” tegasnya.

Masih menurut Sholeh, Bakrie rupanya mengendus bahwa terbitnya Perpres no 25/2024, itu ‘disemangati’ oleh penolakan Bakrie atas titah istana terkait pengendali utama Partai Golkar pada Munas tahun ini. 

“Kalau benar, berati ada api dalam sekam,” tuturnya.

Belum lagi bicara soal ekploratif. 

“NU jelas kewalahan menghadapi kritik publik tidak saja terkait aspek fatwa ‘tambang haram’, tetapi juga kemampuan NU menyangkut tata kelola pertambangan. Ini tentu lebih subastansif,” tambahnya.

Sholeh juga mengendus sejumlah pemain tambang yang menyelinap di tikungan untuk ikut ‘bancakan’ tambang NU. Sementara NU sendiri masih terlihat gagap. 

“Jadi menurut hemat saya, ada baiknya NU mempresentasikan secara jujur siapa saja pemain tambang yang akan ikut nambang di tambang NU? Spekulasi di luar menyebut bahwa NU hanya label, cover, sampul atas tambangnya dan bukan benar-benar dikelola sendiri. Ini harus dibuka blak,” pungkasnya.

Sumber: Duta