DEMOCRAZY.ID - Jelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo pada Oktober nanti, utang Indonesia melejit. Presiden terpilih, Prabowo Subianto memikul tugas cukup berat terkait hal ini. Pasalnya, utang pemerintah Indonesia per Juni 2024, mencapai Rp 8.444,87 triliun. Jumlah ini naik Rp 91,85 triliun dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun, dan naik Rp 639,68 triliun dibandingkan dengan posisi Juni 2023 yang sebesar Rp 7.805,19 triliun. Utang Indonesia yang naik ini berdampak pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 38,71 persen menjadi 39,13 persen pada Juni 2024. Namun, meskipun naik, rasio ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, utang pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah, sebesar 87,85 persen, berasal dari SBN, sementara sisanya
DEMOCRAZY.ID - Jelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo pada Oktober nanti, utang Indonesia melejit. Presiden terpilih, Prabowo Subianto memikul tugas cukup berat terkait hal ini. Pasalnya, utang pemerintah Indonesia per Juni 2024, mencapai Rp 8.444,87 triliun. Jumlah ini naik Rp 91,85 triliun dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun, dan naik Rp 639,68 triliun dibandingkan dengan posisi Juni 2023 yang sebesar Rp 7.805,19 triliun. Utang Indonesia yang naik ini berdampak pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 38,71 persen menjadi 39,13 persen pada Juni 2024. Namun, meskipun naik, rasio ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, utang pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah, sebesar 87,85 persen, berasal dari SBN, sementara sisanya