Populasi IKN Hanya ASN dan TNI-Polri, Luhut: Gak Masalah

DEMOCRAZY.ID - Investor rupanya khawatir terkait jumlah penduduk yang akan menghuni IKN Nusantara di Kalimantan Timur tak sesuai ekspektasi.

Ketakutan investor akan minimnya penduduk IKN Nusantara nanti ini disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo.

Namun, ketakutan ini langsung direspon Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Diketahui, saat ini Pemerintah terus mengebut pembangunan IKN Nusantara.

Rencananya, 17 Agustus nanti Pemerintah akan menggelar Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN.

Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, tak ada masalah terkait populasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Hal ini disampaikan Luhut merespons pernyataan Apindo soal investor yang khawatir akan permintaan produk yang minim jika jumlah populasi terbilang sedikit. Menurut Luhut, IKN masih dalam proses pembangunan.

Namun, jumlah masyarakat yang tinggal di IKN akan bertambah seiring waktu lantaran tak ada masalah dalam realisasinya. Saat ini pun, pegawai TNI-Polri, dan ASN akan secara bertahap pindah.

Ditambah, ada juga masyarakat Balikpapan dan Samarinda yang jarkanya tidak jauh dari IKN.

Sehingga luhut menegaskan, tidak ada masalah terkait populasi yang dapat membuat investor masih menahan diri.

“Gak ada masalah, saya kira IKN tuh enggak ada masalah. Soal waktu aja, karena waktunya kan gak akan setahun selesai.” Kata Luhut ditemui di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (30/6/2024) pagi.

Imbal Hasil yang Diinginkan Investor

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya terus mendorong masuknya investasi asing di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki menjelaskan, Otoritas IKN tengah mempercepat proses masuknya investasi asing yang saat ini telah ada beberapa surat terkait minat investasi alias letter of intent (LOL) agar segera dilakukan groundbreaking di Juli 2024 mendatang.

Dia bilang, para calon investor rata-rata mengincar imbal hasil investasi atau internal rate of return (IRR) yang cukup signifikan yakni di atas 12 persen.

“Kalau IRR biasanya sama saja mau asing mau nasional kalau IRR di atas 12 persen pasti menarik,” ungkap dia.

Ada yang Salah sejak Awal IKN

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai Ibu Kota Nusantara (IKN) melihat bahwa dari sejak awal pemerintah sudah salah membangun komunikasi.

Menurut Piter, pemindahan Ibu Kota bukan untuk mengejar investasi di pusat kota pemerintahan melainkan di kawasan sekitar IKN.

“IKN itu kan memang bukan ladang investasi harusnya yang dikomunikasikan itu sejak awal, kita ini mau bangun kota yang diharapkan ada investasi bukan di IKN tapi sekitarnya,” ucapnya kepada Tribun, Kamis (13/6/2024).

Dia menyampaikan bahwa IKN memiliki potensi investasi yang sangat besar untuk dikembangkan tetapi bukan hanya di satu titik.

Investor akan lebih tertarik melakukan investasi apabila apa yang direncanakan pemerintah sudah berwujud.

“Ibaratnya begini apabila ada sebuah mall mau dibangun namun pembangunannya belum jadi, apakah orang-orang mau membangun lapaknya di situ kan enggak,” ujar Piter.

“Minimal gedungnya jadi dulu, kalau tidak mana mau,” tambahnya.

Dia menegaskan seharusnya menyampaikan bahwa pembangunan IKN ini secara bertahap.

Penting agar pemerintah mengevaluasi komunikasi bahwa percepatan investasi bukan hanya terkonsentrasi di IKN.

Akan tetapi modal asing itu harus masuk kepada Provinsi Kalimantan secara menyeluruh utamanya Kalimantan Timur.

“Itu menurut saya yang harus disampaikan pemerintah agar modal asing itu masuk,” ungkapnya.

Dosen Perbanas Institute Itu memandang terhambatnya investor luar negeri bukan karena menunggu kabinet pemerintahan baru.

Sebab IKN jelas bukan tujuan investasi, dia adalah sebuah kota, bukan pabrik.

“Yang harus didorong adalah investasi di kota-kota sekitar IKN yang seharusnya direncanakan menjadi pusat industri baru. Seperti Balikpapan dan Samarinda,” pungkasnya.

Kantor Presiden 90 Persen

Pembangunan kantor presiden kini sudah 90 persen menyusul Jokowi yang berkantor di IKN mulai Juli 2024.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.

Guna mengejar penyelesaian fungsional pada Juli 2024, pekerjaan interior, arsitektural, mekanikal-elektrikal-plumbing (ME), instalasi air bersih dan listrik Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mengalami akselerasi.

Hingga 27 Juni 2024, progres pembangunan fisik kantor yang akan digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah mencapai angka 90 persen.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com.

"Perkembangan konstruksi Kantor Presiden cukup baik, kendati terkendala cuaca hujan. Danis juga membantah banjir yang terjadi pada Selasa (24/6/2024) merendam KIPP IKN.

Menurutnya, banjir tersebut terjadi di Sepaku, dan jauh dari area pembangunan KIPP IKN.

"Sore serta esok harinya, Rabu (26/6/2024) sudah surut," imbuh Danis. Oleh karena itu, pihaknya terus bekerja keras sampai dengan Juli ini agar semua dapat berfungsi, termasuk aksesibilitasnya.

Bahkan, Danis mengupayakan semaksimal mungkin dikejar penyelesaian seluruh gedung untuk Kantor Presiden dan Istana Negara yang saat ini sudah mencapai sekitar 80 persen.

"Semaksimal mungkin, kami upayakan, kalau bisa whole building, baik Kantor Presiden maupun Istana Negara berfungsi nanti," tutur Danis. 

Sumber: Tribun