DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai pembatasan BBM Pertalite mulai 17 Agustus gegabah.
Menurutnya, pernyataan tersebut bisa berdampak pada persepsi yang salah di masyarakat karena tanpa sosialisasi terlebih dahulu.
"Statement Luhut itu tidak jelas dan menimbulkan simpang siur, ketidakjelasan ini menyebabkan pemahaman rakyat terhadap statement itu, seolah-olah nanti pada 17 Agustus itu harga BBM subsidi akan naik," ujarnya dalam acara Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/7).
Lanjutnya, pemerintah harus segera memberikan pemahaman lebih jelas ke masyarakat mengenai pernyataan Luhut tersebut. Bila tidak, bisa terjadi masalah yang lebih serius akibat kurangnya pemahaman publik.
"Nah kalau ini tidak dibetulkan dalam komunikasi publik nanti, saya khawatir jelang 17 Agustus akan terjadi panic buying dan masyarakat berbondong-bondong ke SPBU, lalu terjadi kelangkaan. Itu karena sistem Luhut menurut saya ngawur dan gegabah," imbuhnya.
Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI) Mirah Sumirat mengatakan pernyataan Luhut itu makin memperburuk derita pekerja, terutama kelas menengah rentan.
Menurutnya, sejak 2020 kondisi pekerja di Indonesia sudah cukup mengenaskan, mulai dari PHK besar-besaran karena pandemi hingga kenaikan harga bahan pokok. Lapisan masyarakat itu tidak mendapat bantuan seperti masyarakat miskin yang diberikan bansos.
"Jadi statement Pak Luhut itu makin memperburuk dan mengkhawatirkan kami pekerja buruh karena kondisi pekerja buruh sangat tidak baik-baik saja sejak 2020, sejak ada UU Cipta Kerja. Jadi regulasi ini pelanggaran HAM," kata Mirah.
Lanjutnya, para pekerja menolak keras keputusan pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi. Pasalnya, ia menilai praktiknya akan sama seperti saat ini.
"Kenapa harus dibatas-batasi. Lagi pula mekanismenya seperti apa belum klir, secara teknis di lapangan belum clear. Menurut saya ini akan terjadi banyak kerusuhan, keributan kalau diterapkan dan apakah ini yang dimau pemerintah," pungkasnya.
Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman selaku inisiator pembatasan mengatakan belum mengetahui rencana pembatasan mulai 17 Agustus 2024 tersebut.
"Ini yang mesti kita tunggu, apakah sebelum atau setelah 17 (Agustus) kita belum ada yang tahu," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal pemerintah akan semakin membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Saat ini, subsidi diberikan terhadap sejumlah barang termasuk BBM bagi masyarakat tidak mampu.
"Kami berharap 17 Agustus (2024) ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kami kurangi," ucap Luhut dalam unggahan akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).
Luhut mengatakan pengurangan BBM subsidi bisa berdampak besar atas inefisensi selama ini. Begitu pula dengan program subsidi lainnya.
Sumber: CNN
