DEMOCRAZY.ID - Menteri Investasi Bahlil Lahadallia mengatakan pemerintah menjalin komunikasi dengan organisasi keagamaan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ihwal pemberian izin usaha tambang. Sementara ini, ormas keagamaan yang sudah memutuskan menerima izin tambang adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. "Komunikasi kami bangun dan Insyallah semua akan jalan (ormas keagamaan akan menerima," ujar Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024. "Ini jalan menuju surga. Insyallah Tuhan akan beri pintu." Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga membeberkan alasan di balik penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024, yang mengatur pemberian izin usaha pertambangan atau IUP untuk ormas keagamaan. Jokowi menuturkan, pemerintah menerbitkan peraturan tersebut usai menerima komplain dari masyarakat ketika datang ke pondok pesantren dan berdialog di masjid. “Banyak yang komplain ke saya, kenapa tambang hanya diberi
DEMOCRAZY.ID - Menteri Investasi Bahlil Lahadallia mengatakan pemerintah menjalin komunikasi dengan organisasi keagamaan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ihwal pemberian izin usaha tambang. Sementara ini, ormas keagamaan yang sudah memutuskan menerima izin tambang adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. "Komunikasi kami bangun dan Insyallah semua akan jalan (ormas keagamaan akan menerima," ujar Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024. "Ini jalan menuju surga. Insyallah Tuhan akan beri pintu." Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga membeberkan alasan di balik penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024, yang mengatur pemberian izin usaha pertambangan atau IUP untuk ormas keagamaan. Jokowi menuturkan, pemerintah menerbitkan peraturan tersebut usai menerima komplain dari masyarakat ketika datang ke pondok pesantren dan berdialog di masjid. “Banyak yang komplain ke saya, kenapa tambang hanya diberi