Pembentukan Pansus Haji Didasari Rivalitas Cak Imin-Gus Yaqut, Benarkah?

DEMOCRAZY.ID - Sengkarut pelaksanaan haji memang tiada henti, tak salah juga DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji guna mencari akar permasalahan juga solusi. 

Di balik tujuan mulia ini, mencuat dugaan yang menyebut pembentukan pansus didasarai gesekan antara Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes) Zaenul Ula menilai aroma politik terasa kental mewarnai putusan Rapat Paripurna Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji. 

Menurutnya, prosedur pembentukan Pansus Angket Haji terkesan buru-buru, seperti mengejar waktu. Padahal, proses pelaksanaan haji yang mau dievaluasi tersebut belum selesai.

Meski begitu, ia menekankan evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelaksanaan ibadah haji sebenarnya boleh saja, apalagi untuk perbaikan.

"Saya dengar proses pengusulan tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan terkait jumlah pengusul dan tidak melalui Bamus (Badan Perumus), serta pandangan fraksi-fraksi," ujar Zaenul dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia berpendapat ada rivalitas kelompok yang mencoba memanfaatkan institusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan tekanan dalam proses pembentukan pansus. 

Untuk itu, ia berharap kekuatan politik di parlemen tidak terpancing untuk ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik antarkelompok tersebut.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7) menyetujui pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji.

"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang disambut jawaban "setuju" oleh para Anggota DPR RI yang menghadiri sidang.

Setelah menerima jawaban setuju, Muhaimin pun berkelakar bahwa para Anggota Komisi VIII DPR bertepuk tangan paling keras terhadap persetujuan itu. Adapun Komisi VIII DPR menjadi komisi yang membidangi permasalahan haji.

Dia mengatakan bahwa pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Jejak Gesekan Cak Imin-Gus Yaqut

Rumor gesekan antara Cak Imin dengan Gus Yaqut sudah lama santer, utamanya pada gelaran Pilpres 2024. 

Yaqut disebut merepresentasikan posisi Pengurus Besar NU, yang kini dipimpin oleh kakaknya, Yahya Cholil Staquf. Sedangkan Cak imin, memiliki riwayat panjang perseteruan dengan keluarga Gusdur

Pertentangan kerap dipertontonkan keduanya, lantaran berebut suara warga Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu contohnya, Saat acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Solo pada Jumat, 29 September 2023.

Gus Yaqut selaku kader PKB, menyampaikan pandangannya soal kriteria memilih pemimpin, menjelang Pemilu 2024. 

Ia mengajak supaya tak memilih pemimpin yang hanya pandai berbicara dan bermulut manis, serta yang memakai agama untuk kepentingan politik.

Pernyataan tersebut menuai polemik. PKB menilai ungkapan Yaqut Cholil menimbulkan spekulasi. Akibatnya, pihak partai akan memberikan sanksi kepada Yaqut Cholil atas pernyataannya. 

Yaqut Cholil mengaku tak ada yang salah dengan statementnya. Sementara di sisi lain, Cak Imin menganggap Yaqut Cholil sebagai buzzer.

Sebelum membuat pernyataan di acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Solo, Gus Yaqut sebenarnya sudah mengungkapkan statemen serupa saat Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat, Ahad, 3 September 2023.

Namun tidak bisa dipungkiri, pernyataan Yaqur ternyata menyinggung PKB. Itu dibuktikan dari sikap PKB yang ingin mendisiplinkannya.

Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir mengungkapkan awal mula gesekan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Menurut Gus Nadir, persoalan itu timbul seiring sikap politik PBNU di bawah Ketua Umum Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menjaga jarak dan mencabut hak-hak istimewa PKB selaku partai yang dilahirkan NU.

PKB yang sebelumnya memiliki hak khusus dari NU, kata Gus Nadir, tiba-tiba di masa kepemimpinan NU Gus Yahya dianggap sama seperti partai politik pada umumnya. 

Sejumlah Pengurus Cabang NU (PCNU) yang mengizinkan pengurus PKB menggelar acara di kantor mereka juga mendapatkan surat peringatan (SP). 

“Di situ mulai terjadi (keretakan),” kata Gus Nadir pada Januari lalu, dalam sebuah wawancara media tv nasional.

Selain itu, Gus Yahya dan adiknya, Yaqut juga sempat keberatan ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa pemilih PKB yang berjumlah jutaan orang tidak terdampak oleh omongan Gus Yahya.

Dalam pernyataan itu, Gus Yahya dianggap tidak memiliki pengaruh ke akar rumput dan tidak mengakar. 

“Dan ada masanya Cak Imin, ya kan ngomong kayak begitu antar kawan biasa, ‘Enggak ngefek lu lah’,” ujar Gus Nadir.

Selain itu, Cak Imin bercanda bahwa pihaknya “ber-PKB”, sedangkan persoalan NU terserah masing-masing. 

Namun, hal itu memunculkan reaksi lain ketika dipublikasikan, meskipun pernyataan tersebut dilontarkan untuk bercanda. “Tapi itu jadi timbul gesekan,” kata Gus Nadir.

Hubungan PKB dan NU menghangat seiring dengan keretakan Gus Yahya dan Cak Imin. Keduanya kerap saling berbalas intrik di depan publik.

Sumber: Inilah