DEMOCRAZY.ID - Isu anggaran program makan siang gratis dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak terus menggelinding di masyarakat.
Bahkan, ada netizen yang membandingkan anggaran makan siang gratis yang isunya dipangkas menjadi Rp7.500 dengan jatah makan tahanan koruptor di 2017.
“Jatah makanan koruptor di tahun 2017 (7 tahun lalu) aja lebih tinggi,” cuit netizen @cinnamongi***, Sabtu (20/7/2024).
Dalam cuitannya, dia mengunggah berita media massa pada 2017 yang menyebut tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat jatah makan Rp40 ribu per hari.
Sementara itu, tahanan di lingkungan Polri mendapat jatah makan Rp30 ribu per hari.
“Koruptor lebih berguna mungkin,” timpal netizen @radpb***.
Ada juga netizen yang membandingkan dengan makan sehari-hari pejabat di Indonesia.
“Sementara pejabat di Republik Indonesia untuk makan sehari-hari menghabiskan dana 3 juta rupiah, bukan 15 ribu, apalagi Rp. 7.500,” cuit @RezaR**.
“Penjahat lebih dipikirkan kesejahteraanya.. Bagaimana kalo koruptor cukup dimiskinikan, sita asetnya. Plus potong tangan (pencuri) . tidak usah dipenjara,” cuit netizen @poedjoisna***.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menjawab isu anggaran program makan siang gratis dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak. Dia membantah kabar yang beredar belakangan ini.
"Kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait isu yang berkembang dan menurut saya sudah mulai jauh dari kebenaran tentang makan bergizi gratis itu dipatok harganya Rp7.500, tiba-tiba sudah ada angka begitu," kata Hasan dalam jumpa persnya di Media Center Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).
Hasan menyampaikan bahwa sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa diambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis 2025 sebesar Rp71 triliun.
Alokasi anggaran ini juga sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan oleh Gugus Tugas Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
"Jadi ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan ya, yang lainnya masih dalam proses," ujarnya.
Dengan ketersediaan anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun ini, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih juga telah menitipkan dua pesan khusus.
Pertama, harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya.
"Jadi semua proses riset, semua proses kajian dan pilot project akan berdasarkan pada dua arahan Prabowo Subianto," pungkasnya.
Diketahui, potensi berubahnya alokasi anggaran makan bergizi gratis itu sebelumnya diungkapkan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan dalam acara Mandiri Market Outlook 2024.
Heriyanto juga mengklaim pernah diajak diskusi dengan tim ekonom Prabowo-Gibran terkait anggaran makan siang gratis itu.