DEMOCRAZY.ID - Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi membuat wakil rakyat di Senayan berang. Apalagi, wacana tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang dianggap tidak sesuai tupoksi. “Jadi saya minta, mendingan Pak Luhut ambil plester, ditutup saja mulutnya, jangan ngomong-ngomong deh. Puasa bicara Pak Luhut itu,” tegas Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Dr. Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk Kado Kemerdekaan, BBM Subsidi Dibatasi 17 Agustus, Sabtu (13/7/2024). Mulyanto berpandangan, lembaga terkait urusan BBM ada pada Kementerian ESDM. Sehingga mengenai kebijakan pembatasan BBM subsidi 17 Agustus tidak semestinya keluar dari Kemenko Marves. “Biarkan menteri yang bertanggung jawab (berbicara), siapa? Menteri ESDM bicara bahwa 'ini loh rencana kami untuk menetapkan pembatasan, dan ini loh kriterianya yang baru diusulkan', kan gitu. Lalu (melihat) tanggapan publik, baru setelah dika
DEMOCRAZY.ID - Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi membuat wakil rakyat di Senayan berang. Apalagi, wacana tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang dianggap tidak sesuai tupoksi. “Jadi saya minta, mendingan Pak Luhut ambil plester, ditutup saja mulutnya, jangan ngomong-ngomong deh. Puasa bicara Pak Luhut itu,” tegas Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Dr. Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk Kado Kemerdekaan, BBM Subsidi Dibatasi 17 Agustus, Sabtu (13/7/2024). Mulyanto berpandangan, lembaga terkait urusan BBM ada pada Kementerian ESDM. Sehingga mengenai kebijakan pembatasan BBM subsidi 17 Agustus tidak semestinya keluar dari Kemenko Marves. “Biarkan menteri yang bertanggung jawab (berbicara), siapa? Menteri ESDM bicara bahwa 'ini loh rencana kami untuk menetapkan pembatasan, dan ini loh kriterianya yang baru diusulkan', kan gitu. Lalu (melihat) tanggapan publik, baru setelah dika