DEMOCRAZY.ID - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti maraknya privatisasi atas wilayah pesisir dan jual beli pulau kecil di tanah air. Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami mengungkap, berdasarkan data dari sejumlah organisasi nirlaba, tercatat hingga 2023, lebih dari 200 pulau yang sudah diprivatisasi dan diperjualbelikan di seluruh Indonesia “Paling banyak di DKI Jakarta dan Maluku Utara,” katanya di Jakarta, Senin (15/7/2024) sebagaimana dilansir republila. Selain Privatisasi dan jual beli, dia juga menyoroti dampak negatif dari industri ekstraktif di pulau-pulau kecil. Seperti pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, serta penangkapan ikan besar-besaran bagi masyarakat pulau-pulau kecil dan pesisir di Indonesia. Dia mengatakan, kegiatan industri ekstraktif juga bisa menyebabkan pulau kecil tenggelam. Ini menunjukkan terjadinya kerentanan di pesisir yang sifatnya tidak hanya ekologis, tapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. "Hal itu tidak hanya kare
DEMOCRAZY.ID - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti maraknya privatisasi atas wilayah pesisir dan jual beli pulau kecil di tanah air. Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami mengungkap, berdasarkan data dari sejumlah organisasi nirlaba, tercatat hingga 2023, lebih dari 200 pulau yang sudah diprivatisasi dan diperjualbelikan di seluruh Indonesia “Paling banyak di DKI Jakarta dan Maluku Utara,” katanya di Jakarta, Senin (15/7/2024) sebagaimana dilansir republila. Selain Privatisasi dan jual beli, dia juga menyoroti dampak negatif dari industri ekstraktif di pulau-pulau kecil. Seperti pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, serta penangkapan ikan besar-besaran bagi masyarakat pulau-pulau kecil dan pesisir di Indonesia. Dia mengatakan, kegiatan industri ekstraktif juga bisa menyebabkan pulau kecil tenggelam. Ini menunjukkan terjadinya kerentanan di pesisir yang sifatnya tidak hanya ekologis, tapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. "Hal itu tidak hanya kare