Megawati Diincar KPK, Pengamat: Karena Kritis dan Tak Sejalan dengan Penguasa

DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merasa menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, hal itu terjadi karena putri Bung Karno itu tidak lagi sejalan bahkan  telah menjadi musuh penguasa.

Terutama setelah partainya, melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersuara kritis terhadap penguasa. Hasto belum lama ini diperiksa oleh KPK dan Polda Metro Jaya.

"Megawati ingin perlihatkan sedang menghadapi pihak yang sedang berkuasa saat ini," kata Ujang saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (6/7/2024).

Menurut Ujang hal itu merupakan bentuk perlawanan. Megawati ingin menunjukkan bahwa pemerintah kini menganggap dia dan PDI-P sebagai lawan politik dan menggunakan KPK sebagai alat gebuk.

Megawati beranggapan bahwa kritik yang dilemparkan PDIP berdampak pada pemanggilan Hasto oleh KPK dan polisi.

Hal itu merupakan sinyal bahwa Mega dan pemerintahan saat ini sudah tak sejalan dan menjadi lawan.

"Mungkin karena Hasto kritis, PDIP kritis, maka dikerjain," ujar Ujang.

Menurut Ujang, Megawati juga mewanti-wanti banyak pihak bahwa sebagai politisi ia pernah berlawanan dengan pemerintahan Orde Baru.

Itu tampak dari pernyataannya yang mengaku pernah mendapatkan panggilan polisi dan kejaksaan. Panggilan itu juga ia penuhi.

Megawati menduga dirinya akan menjadi target KPK setelah Hasto.

Tantang AKBP Rossa

Namun, Megawati mengaku tidak takut. Presiden kelima RI ini mengaku siap menerjunkan semua ahli hukum yang dia miliki.

"Terus pasti deh, pasti gimana cara manggil Bu Mega ya bla bla, ya gue panggilin seluruh ahli hukum mau enggak ikut saya? Iya kan, enak saja," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Megawati bercerita pengalamannya memenuhi panggilan polisi dan kejaksaan sebanyak tiga kali.

Namun, bukannya ketakutan, Megawati malah keheranan melihat aparat yang memanggilnya itu menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti.

Setelah itu, Megawati pun berkelakar menantang Hasto agar tidak takut jika dipanggil polisi ataupun KPK.

"Aku bilang sama Hasto. Lu berani datang enggak, To? Masa malah sama aku. Aku saja datang sampai tiga kali loh, To. 'Yo, datang, Bu," ujar Megawati.

Pada kesempatan yang sama Megawati menantang penyidik KPK, yakni AKBP Rossa Purbo Bekti yang melakukan penyitaan terhadap ponsel milik Hasto dan stafnya, Kusnadi pada 10 Juni lalu.

Awalnya, Megawati menanyakan nama penyidik yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan prosedur dalam proses pemeriksaan Hasto.

"Terus siapa sih yang manggil kamu (Hasto), tanyain namanya gitu, namanya Rossa. Ayo tulis tuh kamu, Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rossa," kata Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

"Enak saja, memangnya siapa die? hehe betul enggak? Orang dia manusia juga, gile," ujarnya lagi.

Megawati kemudian menanyakan apa pangkat penyidik yang memeriksa dan melakukan penyitaan terhadap ponsel milik Hasto tersebut.

Dia juga menyampaikan, KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat dirinya menjadi Presiden RI.

"Gile orang yang bikin KPK iku (itu) saya lho. Sopo, gile deh aku bilang, orang dia aja kok, kayak'e, pangkate opo? Pangkate opo yo? Hah?" tanya Megawati. 

"AKBP. Letkol," jawab para kader PDI-P di Sekolah Partai.

"Letkol? Lha baru Letkol aja, belum Jenderal loh. Saya panglima tertinggi loh," ujar Megawati.

Ahok masuk DPP PDIP

Secara terpisah Ketua DPP PDI-P bidang politik, Puan Maharani mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri memperpanjang masa bakti kepengurusan DPP PDIP dari sebelumnya 2019-2024 menjadi hingga 2025.

Menurut Puan, keputusan tersebut tidak lepas dari sikap partainya melihat situasi politik tahun 2024. Terutama, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Ini diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kemarin kita baru saja menyelesaikan pemilu, dan akan mmenghadapi pilkada yang akan datang," kata Puan.

Puan lantas mengatakan, PDIP tentu melakukan evaluasi atas situasi Pemilu 2024.

Menghadapi Pilkada yang akan berlangsung pada November mendatang, Megawati disebut meminta seluruh jajaran pengurus DPP untuk tetap bertugas.

"Maka ketua umum menyikapi bahwa kepengurusan DPP periode yang harusnya selesai periode tahun 2024 ini untuk tetap bekerja, membantu, bergotong royong sampai selesainya pilkada," ujar Ketua DPR RI ini.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa masuknya nama Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kepengurusan DPP PDIP tidak ada kaitannya dengan mempersiapkan pemimpin masa depan.

Menurut dia, perpanjangan masa bakti dan masuknya sosok baru di kepengurusan DPP untuk mengisi kekosongan jabatan yang sebelumnya ditinggalkan beberapa kader.

"Karena ada beberapa tempat kosong karena, satu anggota DPP ada yang wafat.

Kemudian, ada yang keluar atau bekerja kembali, jadi memang posisi-posisi kosong ini kemudian harus diisi.

Dan tentu saja dengan ya itu menyikapi situasi kondisi yang ada, kita perlu untuk bahu membahu, bergotong royong, memperkuat partai di tahun 2024," kata Puan.

Megawati melantik Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk masa bakti sampai tahun 2025.

Momen pelantikan itu ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan oleh Ganjar yang dipimpin Megawati.

"Janji jabatan. Bahwa saya, untuk diangkat sebagai dewan pimpinan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masa bakti 2019-2024, diperpanjang tahun 2025, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019," kata Megawati diikuti Ganjar serta puluhan Ketua DPP lainnya.

Sumber: Tribun