DEMOCRAZY.ID - Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam menyoroti langkah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengikuti jejak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah. Menurut Koordinator Jatam, Melky Nahar langkah dua ormas terbesar itu berseberangan dengan kehendak publik, terutama masyarakat korban tambang. Melky mengatakan langkah PBNU dan Muhammadiyah itu telah menunjukkan betapa ormas yang bangga-banggakan masyarakat ternyata tidak terlepas dari kepentingan pragmatis. "Elite ormas, meski tak semua, punya titik temu kepentingan yang sama dengan oligarki dan elite politik rakus, akumulasi kekayaan," kata Melky kepada Suara.com, Senin (29/7/2024). Menurut Melky, kendati konsesi tambang ditawarkan oleh pemerintah, bukan berarti ormas-prmas keagamaan wajib menyepakati. Sebaliknya, ormas memiliki hak untuk menolak. "Nyatanya itu tak dilakukan. Artinya, elite ormas ini juga sangat tamak, nyaris tak ada bedanya dengan e
DEMOCRAZY.ID - Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam menyoroti langkah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengikuti jejak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah. Menurut Koordinator Jatam, Melky Nahar langkah dua ormas terbesar itu berseberangan dengan kehendak publik, terutama masyarakat korban tambang. Melky mengatakan langkah PBNU dan Muhammadiyah itu telah menunjukkan betapa ormas yang bangga-banggakan masyarakat ternyata tidak terlepas dari kepentingan pragmatis. "Elite ormas, meski tak semua, punya titik temu kepentingan yang sama dengan oligarki dan elite politik rakus, akumulasi kekayaan," kata Melky kepada Suara.com, Senin (29/7/2024). Menurut Melky, kendati konsesi tambang ditawarkan oleh pemerintah, bukan berarti ormas-prmas keagamaan wajib menyepakati. Sebaliknya, ormas memiliki hak untuk menolak. "Nyatanya itu tak dilakukan. Artinya, elite ormas ini juga sangat tamak, nyaris tak ada bedanya dengan e