Kata JK soal Anggaran Makan Gratis Prabowo hingga Tidak Mudah Pindah ke IKN

DEMOCRAZY.ID - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Alokasi anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 71 triliun untuk 2025.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pandangannya terkait program tersebut. Dia mengatakan, semua upaya pasti memerlukan biaya.

"Ya semua upaya itu pasti ada biayanya ya dan ada manfaatnya. Memang ada biayanya, pasti. Tapi manfaatnya ialah memperbaiki kita punya generasi muda," kata JK saat berkunjung ke Riau, Selasa (9/7/2024).

Dia menambahkan, program ini sebaiknya dilakukan secara bertahap. 

"Gizinya berarti memperbaiki juga fisiknya dan juga pengetahuannya. Bahwa ada biayanya, ya. Tapi saya kira sebaiknya dilaksanakan secara bertahap," tutur JK.

Selain itu, ia menilai, butuh perubahan besar terkait program makan bergizi gratis tersebut. 

Dia menerangkan, di manapun negara yang menerapkan program ini, siswa-siswanya belajar sampai sore.

"Karena untuk makan siang gratis di manapun negara yang ada makan gratisnya, itu karena murid itu belajar 5 hari seminggu. Belajar sampai sore. Karena itu belajar sampai sore. Kalau belajar sampai sore, otomatis makan siang di sekolah," terang JK.

Sementara, sekolah negeri di Indonesia belajar dari jam 07.00 hingga pukul 13.00 sehingga tidak diperlukan makan siang di sekolah.

"Jadi juga karena itu, maka ini perubahan yang sangat drastis. Mengubah jam sekolah dan akibatnya, dan itu tidak apa-apa,"ujarnya.

JK juga buka suara mengenai rencana pindah ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut pria yang akrab disapa JK, pindah ibu kota tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat.

Dia mengatakan, Brasil saja butuh waktu sampai 20 tahun. JK mengatakan, pindah ibu kota untuk sebuah negara kesatuan tidak mudah.

"Pindah ibu kota itu kalau mau pindah tidak ada waktu singkat. Brasil butuh 20 tahun. Di kota lain juga hampir seperti itu. Tidak ada yang mau 5 tahun langsung pindah, tidak ada ko. Apalagi negara kesatuan. Yang pindah itu umumnya negara federal karena kantor pusatnya sedikit, pemerintahnya sedikit. Kalau negara kesatuan nggak mudah sama sekali," kata JK.

Ia sendiri mengaku baru saja membaca berita jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunggu kesiapan infrastruktur untuk pindah kantor ke IKN. JK kembali mengatakan pindah ibu kota tidak mudah.

"Baru saya baca, Pak Jokowi menunda untuk tinggal di ...karena air, karena listrik. Ya nggak mudah. Negara seperti Indonesia yang mau pindah ke ibu kota sejak awal saya katakan tidak mudah," katanya.

Saat ditanya apa saran supaya pemindahan ibu kota mulus, JK bilang tidak usah pindah dulu. Menurutnya, membenahi Jakarta lebih penting.

"Nggak usah pindah dulu," ungkap JK.

"Banahi banjir Jakarta, lalu lintas Jakarta itu lebih penting," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi buka suara soal rencana berkantor di IKN pada Juli. Jokowi mengatakan, jika air dan listrik sudah siap, dirinya siap pindah.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau (sudah) siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Jokowi sudah mendapatkan laporan di lapangan soal kesiapan air dan listrik. Jokowi mengatakan sejauh ini air dan listrik belum siap. "Sudah (dapat laporan) tapi belum (siap)," ujarnya.

Sumber: Detik