DEMOCRAZY.ID - Jebolan Teknik Geologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Muhammad Hakku Wahab yang juga kader persyarikatan Muhammadiyah, meminta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk tidak ikut mengelola tambang. Hal ini sebagai respons dari Wahab terkait Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang disebut akan memutuskan sikap soal izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Informasi yang beredar, ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu bakal menerima konsesi tambang. Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Tenggara (Sultra) ini mengakui maksud dari pemerintah sebetulnya baik. “Begini, itu kan kebijakan pemerintah, tentu tanda kutip tujuannya bagus untuk kepentingan masyarakat, pembangunan, pemerataan seperti yang disampaikan pak Bahlil,” ujar Wahab, Ahad (28/7/2024) malam. Dibeberkan Wahab, dengan adanya kebijakan atau tawaran dari pemerintah itu, maka ekonomi Organisasi Masyarakat (Ormas) bisa lebih mandiri. “Cuma masalahnya kita yang mau m
DEMOCRAZY.ID - Jebolan Teknik Geologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Muhammad Hakku Wahab yang juga kader persyarikatan Muhammadiyah, meminta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk tidak ikut mengelola tambang. Hal ini sebagai respons dari Wahab terkait Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang disebut akan memutuskan sikap soal izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Informasi yang beredar, ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu bakal menerima konsesi tambang. Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Tenggara (Sultra) ini mengakui maksud dari pemerintah sebetulnya baik. “Begini, itu kan kebijakan pemerintah, tentu tanda kutip tujuannya bagus untuk kepentingan masyarakat, pembangunan, pemerataan seperti yang disampaikan pak Bahlil,” ujar Wahab, Ahad (28/7/2024) malam. Dibeberkan Wahab, dengan adanya kebijakan atau tawaran dari pemerintah itu, maka ekonomi Organisasi Masyarakat (Ormas) bisa lebih mandiri. “Cuma masalahnya kita yang mau m