DEMOCRAZY.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menikmati akhir pekan dengan naik motor gede (moge) Honda Rebel 500. Namun saat dicek status pajak motornya, ternyata belum diperpanjang. Menteri PUPR Basuki menemani Presiden Joko Widodo menjajal jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir pekan kemarin. Moge Honda Rebel 500 itu memiliki pelat nomor B-4545-KXZ. Saat ditelusuri melalui situs Bapenda Jawa Barat, ternyata pajak motor tersebut sudah habis, per Selasa (30/7/2024). Motor itu registrasi sebagai Honda Rebel CMX500. Tanggal jatuh tempo pajak pada 6 Maret 2024, sedangkan tanggal akhir STNK pada 6 Maret 2028. Motor tersebut memiliki nilai pajak Rp 2.594.300, namun sudah dikenakan PKB denda Rp 259.500, kemudian SWDKLLJ pokok Rp 83 ribu, dan SWDKLLJ denda Rp 40 ribu. Total pajak yang harus dibayarkan Rp 2.976.800. Motor tersebut tidak ada dalam daftar kekayaan Basuki yang didaftarkan pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (L
Kacau! Selain Punya Jokowi, Moge Yang Dibawa Menteri PUPR di IKN Ternyata Juga Nunggak Pajak
Juli 31, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menikmati akhir pekan dengan naik motor gede (moge) Honda Rebel 500. Namun saat dicek status pajak motornya, ternyata belum diperpanjang. Menteri PUPR Basuki menemani Presiden Joko Widodo menjajal jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir pekan kemarin. Moge Honda Rebel 500 itu memiliki pelat nomor B-4545-KXZ. Saat ditelusuri melalui situs Bapenda Jawa Barat, ternyata pajak motor tersebut sudah habis, per Selasa (30/7/2024). Motor itu registrasi sebagai Honda Rebel CMX500. Tanggal jatuh tempo pajak pada 6 Maret 2024, sedangkan tanggal akhir STNK pada 6 Maret 2028. Motor tersebut memiliki nilai pajak Rp 2.594.300, namun sudah dikenakan PKB denda Rp 259.500, kemudian SWDKLLJ pokok Rp 83 ribu, dan SWDKLLJ denda Rp 40 ribu. Total pajak yang harus dibayarkan Rp 2.976.800. Motor tersebut tidak ada dalam daftar kekayaan Basuki yang didaftarkan pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (L