Jokowi Minta Maaf Lahir Batin, Pembangunan IKN Terpaksa Harus Dihentikan Tanpa Alasan Yang Mendasar?

DEMOCRAZY.ID - Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Nusantara, nama yang dipilih untuk ibukota baru tersebut, yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur akan segera terealisasi.

Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara (RUU IKN) telah disahkan oleh DPR menjadi UU melalui rapat paripurna pada tanggal 18 Januari 2022.

UU IKN ini tentunya akan menjadi landasan hukum untuk dimulainya pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas sehingga dapat mendukung pemindahan ibukota secara bertahap yang direncanakan dimulai pada Semester pertama Tahun 2024.

Namun sebagai langkah awal, UU tersebut mengamanatkan Presiden untuk segera menunjuk Kepala Otorita IKN.

Nusantara secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-79 Indonesia.

IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961.

Terletak di pantai timur pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari provinsi Kalimantan Timur, IKN diperkirakan menjadi enklave dari provinsi tersebut, yang mencakup area seluas 2.560 km2 (990 sq mi), menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk.

Ibu Kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya.

Awalnya, 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia akan dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi pada Juli 2022.

Proyek pembangunan ini dikritik oleh ormas-ormas lokal dari Kalimantan Timur karena mengimpor tenaga kerja dari luar provinsi, Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemprov DKI.

Untuk memperbanyak tenaga kerja antara 150.000 dan 200.000 pekerja untuk memastikan partisipasi pekerja lokal untuk bekerja di konstruksi Nusantara.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan kegiatan konstruksi proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal dihentikan sementara menjelang penyelenggaraan upacara kemerdekaan.

Hal itu dilakukan agar upacara kemerdekaan tidak terganggu dengan aktivitas kegiatan konstruksi.

"Ada rencana sebagian dihentikan, sekarang masih dibahas," ujar Danis saat dihubungi.

Danis mengungkapkan kemungkinan kegiatan konstruksi akan dihentikan beberapa hari sebelum 17 Agustus 2024. Hal itu untuk mendukung persiapan yang akan dilakukan di lapangan tempat upacara di IKN.

"Tapi kira-kira beberapa hari sebelum 17 Agustus pekerjaan konstruksi sebagian mulai dihentikan," jelasnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini progres pembangunan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) sudah 78,9%.

Nantinya kantor Kemenko di IKN bakal menjadi tempat singgah para petugas upacara. Kantor Kemenko 1 yang akan digunakan sebagai akomodasi petugas upacara adalah Tower 1 lantai 1-3 yang ditargetkan rampung pada 7 Juli 2024.

Kantor Kemenko 1 terdiri dari 4 tower di mana setiap tower terdiri dari 6 lantai dan 1 lantai semi basement yang dilengkapi dengan lift panoramic.

Saat ini, progres pembangunan secara keseluruhan mencapai 78,9%. Kantor Kemenko 1 dapat menampung total 1.345 ASN yang terdiri dari menteri, jajaran eselon 1 dan 2, ASN dan staf.

"Kami akan siapkan 10 kamar mandi portable di setiap lantai. Walaupun hanya menginap di sini satu dua hari tapi kan orang butuh mandi. Kamar mandi portable yang penting bersih, air sudah masuk tidak perlu pakai tangki lagi," ujarnya.

Ridwan Kamil Sebut IKN Bisa Jadi Ibu Kota Gagal Bila Nanti Warganya Justru Lakukan Ini, Sudah Ada Buktinya

Kurator IKN Ridwan Kamil tak ingin Ibu Kota Nusantara menjadi proyek gagal dalam pemindahan Ibu Kota.

Untuk itu sebagai Kurator IKN Ridwan Kamil mengingatkan pemerintah agar betul-betul memperhatikan setiap aspek pembangunan IKN tersebut. Menurut Ridwan Kamil, IKN harus menjadi kota yang layak huni.

Adapun ciri kota layak huni yang bisa diterapkan di IKN kata Ridwan Kamil ialah warganya yang sering berjalan kaki.

Bila kebiasaan berjalan kaki warga IKN tidak terwujud, maka Ridwan Kamil menyebut IKN sebagai ibu kota negara yang gagal

"Saya katakan IKN harus layak huni, cirinya ada orang berjalan kaki. Kalau di IKN tidak ada orang berjalan kaki, kita gagal menciptakan kota yang manusiawi, ke mana-mana harus naik kendaraan, naik mobil," kata Ridwan Kamil, beberapa waktu lalu.

Ridwan Kamil mencontohkan sejumlah negara yang gagal memindahkan ibu kota mereka salah satunya Putrajaya di Malaysia.

Emil sapaan Ridwan Kamil mengatakan jangan sampai IKN bernasib sama seperti Putrajaya yang gagal menjadi kota layak huni.

Pasalnya di Putrajaya mayoritas masyarakat hidup siang hari sementara malam cenderung sepi. Hal itulah yang tak ingin terjadi di IKN kata Ridwan Kamil.

Sebab membangun kota baru seperti IKN membutuhkan waktu cukup lama termasuk di dalamnya ada infrastruktur. Sehingga nantinya jika IKN jelas Ridwan Kamil bisa menjadi ibu kota yang manusiawi.

Basuki Ogah Pindah ke IKN Sebelum Ada Air Bersih: Mau Mandi Pakai Apa?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika belum ada akses air bersihnya. Hal ini sama seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki mengatakan keberadaan air bersih sangat penting untuk kehidupan. Selain itu, keberadaannya tidak bisa digantikan dengan apapun.

"Saya juga mau pindah kalau airnya sudah masuk karena air itu memang esensial. Kalau listrik bisa pake genset, walaupun sekarang sudah ada PLN. Tapi kalau air, mau mandi pakai apa? Masa pakai air botolan, kan enggak," kata Basuki kepada wartawan di Bali Internasional Convention Center (BICC), Selasa (21/5/2024).

Basuki menargetkan air bersih bisa teraliri di IKN pada akhir Juni 2024. Dengan begitu dirinya bisa pindah pada Juli 2024 sesuai jadwal.

"Jadi kita masukkan, InsyaAllah akhir Juni (2024) air sudah bisa masuk sampai ke hotel, perkantoran dan rumah," ucapnya.

IKN Terancam, Sejumlah Mega Proyek Ini Dibatalkan Usai Ganti Presiden

Proyek-proyek nasional dengan skala besar seperti IKN memang selalu menjadi keputusan politik, selain pertimbangan ekonomi. 

Tidak jarang proyek yang digagas satu pemimpin tingkat nasional dibatalkan ketika rezim berganti.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, peristiwa dibatalkannya proyek yang digagas kepala negara pernah beberapa kali terjadi ketika tampuk kepemimpinan nasional berganti. Berikut ini merupakan daftar sejumlah proyek yang dibatalkan karena pergantian presiden.

- Proyek Ibu Kota Jonggol

Presiden Soeharto pernah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah Jonggol, Jawa Barat. Dalam persiapan sebagai ibu kota, Jonggol hendak dijadikan kota terlebih dahulu.

Presiden Soeharto merilis sebuah Keputusan Presiden Nomor 1/1997 tertanggal 15 Januari 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri.

Keppres pengembangan kawasan Jonggol itu nantinya akan menjadikan wilayah perkotaan, yang di dalamnya ada ada kawasan permukiman, industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, pusat kota dan pemerintahan. Di sekitarnya akan pula kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, waduk dan bendungan.

Jonggol dipilih karena dekat dengan kawasan Jabotabek yang sudah sangat berkembang pada masa Orde Baru. 

Daerah Jonggol bisa diakses dari Jakarta lewat jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi). Beberapa perumahan sudah muncul di sekitar Cibubur kala itu.

Dikutip dari buku Perjuangan Keadilan Agraria (2019:152), ribuan hektar tanah di sana tidak memakai izin lokasi berkat rekomendasi daripada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 1998. 

Hingga 1997, PT Bukit Jonggol Asri telah berhasil menempati areal seluas 12.818 hektar dengan rincian 8.918 hektar hutan, 2.100 hektar perkebunan, dan 1.800 hektar lahan rakyat di Bogor.

Ketika proyek itu mulai berjalan, pada akhir tahun 1997, krisis moneter yang berujung tumbangnya rezim Soeharto ikut mengakhiri rencana ini.

- Proyek Mobil Timor

Orde Baru juga pernah memiliki proyek mobil nasional yang dikenal dengan nama Timor. Dengan anggaran yang besar, proyek mobil ini dijalankan oleh PT Timor Putra Nasional yang dimiliki oleh Tommy Soeharto, anak Presiden Soeharto.

Proyek dimulai dengan keluarnya Inpres Nomor 2 Tahun 1996 yang memerintahkan sejumlah Kementerian untuk segera mewujudkan industri mobil nasional. 

Proyek tersebut akhirnya batal karena krisis moneter 1997 yang berujung pada lengsernya Soeharto. Proyek tersebut tak dilanjutkan pada masa kepemimpinan presiden selanjutnya.

- Jembatan Selat Sunda

Sejarah proyek jembatan Selat Sunda bisa ditarik hingga tahun 1960 ketika seorang profesor bernama Sedyatmo mencetuskan konsep Tri Nusa Bimasakti, atau interkoneksi antar tiga pulau yakni Jawa-Sumatera-Bali. 

Namun, proyek ini baru mulai digarap cukup serius pada 1986 ketika Presiden Soeharto menugaskan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) untuk mengkaji Tri Nusa Bimasakti. 

Meski demikian hingga rezim Orde Baru tumbang, pelaksanaan pembangunan jembatan tak kunjung berjalan.

Di era Presiden Habibie wacana pembangunan jembatan ultra-panjang kembali bergulir dengan diadakannya kajian tentang proyek ini. 

Namun, rencana pembangunan yang baru mencapai tahap studi itu harus berhenti lantaran krisis ekonomi sebagaimana dikutip dari Detikcom

Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda kembali berlanjut pada 2004. Pemprov Banten dan Lampung bersama Artha Graha memprakarsai rencana pembangunan jembatan ini. 

Dari hasil studi diketahui bahwa dibutuhkan dana mencapai Rp 100 triliun untuk membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa itu.

Untuk membiayai proyek, Pemprov Lampung dan Banten akan menggandeng pihak swasta yang dikomandoi oleh Artha Graha. Proyek diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp 100 triliun.

Presiden SBY mendukung rencana tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). 

Lewat Perpres itu, peletakan batu pertama akan dilakukan pada 2014. Namun, rencana itu tidak kunjung terjadi hingga SBY lengser pada 2014.

Rencana pembangunan jembatan ini kemudian tak pernah disinggung lagi oleh Presiden Joko Widodo. Andrinof Chaniago pada Oktober 2014 yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan tidak ada rencana dari presiden untuk melanjutkan proyek ini.

"Sampai sekarang tak pernah ada pernyataan dari Bapak Presiden akan memajukan itu ke dalam program proyek infrastruktur," tuturnya 31 Oktober 2014 dikutip dari Detikcom. 

Benar saja, hingga mendekati masa akhir kepemimpinannya, Presiden Jokowi memang tidak pernah menyatakan untuk melanjutkan proyek itu.

Sumber: HarianHaluan