DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti amtenar kabupaten maupun kota untuk melakukan pengadaan dan jasa dari produk dalam negeri. Kepala negara menyayangkan serapan anggaran masih banyak dibelanjakan lewat impor. Jokowi menyampaikan ini saat menyampaikan sambutan dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Eks Wali Kota Solo itu mengatakan pemerintah mengumpulkan uang dari penerimaan negara dengan susah payah. “Pajak, PNBP, royalti, dividen, itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulin Bu Menkeu. Terkumpul jadi penerimaan negara ditransfer ke daerah, dibelikan produk impor. Tapi, yang dapat manfaat negara lain. Ini perlu saya ingatkan beli produk kita sendiri,” kata Jokowi. Gubernur Jakarta 2012-2014 mencatat serapan anggaran daerah untuk produk dalam negeri masih 41 persen. Jokowi menginginkan pengadaan barang dan jasa itu 100 perse
Jokowi Geram Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kebanyakan Impor: Yang Dapat Manfaat Negara Lain!
Juli 10, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti amtenar kabupaten maupun kota untuk melakukan pengadaan dan jasa dari produk dalam negeri. Kepala negara menyayangkan serapan anggaran masih banyak dibelanjakan lewat impor. Jokowi menyampaikan ini saat menyampaikan sambutan dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Eks Wali Kota Solo itu mengatakan pemerintah mengumpulkan uang dari penerimaan negara dengan susah payah. “Pajak, PNBP, royalti, dividen, itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulin Bu Menkeu. Terkumpul jadi penerimaan negara ditransfer ke daerah, dibelikan produk impor. Tapi, yang dapat manfaat negara lain. Ini perlu saya ingatkan beli produk kita sendiri,” kata Jokowi. Gubernur Jakarta 2012-2014 mencatat serapan anggaran daerah untuk produk dalam negeri masih 41 persen. Jokowi menginginkan pengadaan barang dan jasa itu 100 perse