DEMOCRAZY.ID - Mendekati masa pensiun, Presiden Jokowi mulai sadar bahwa megaproyek Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) bak cerita Roro Jonggrang. Karena hawa nafsu, semuanya serba dipaksakan, akhirnya kandas pula.
Saat berada di di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024), Jokowi tiba-tiba bicara batal pindah kantor ke IKN pada bulan ini.
Alasannya apa? Infrastrukturnya belum seratus persen rampung. Sehingga wajar air dan listrik belum tersedia.
"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi.
Melunaknya Jokowi ini bisa berarti macam-macam. Yang paling ekstrem, proyek IKN bakal mangkrak.
Kalaupun jadi, seadanya saja. Karena itu proyek ini perlu anggaran jumbo Rp466 triliun. Di tengah keuangan negara yang sudah berdarah-darah.
"Sudah saya sering sampaikan, IKN ini adalah proyek yang tidak potensial. Pada akhirnya membuat pendanaan lebih heavy kepada APBN. Ketika APBN terbatas karena pengeluaran program lainnya, proyek IKN berpotensi mangkrak dan menjadi Hambalang baru," kata Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Hingga saat ini, kata Nailul, tidak ada investor asing tunggal yang masuk ke IKN untuk berinvestasi.
Yang ada hanya BUMN-BUMN yang diminta pemerintah untuk membangun gedung-gedung di IKN tanpa melihat prospek bisnis di masa depan.
"Jika memang gagal dilakukan, maka yang jelas pemerintah saat ini, termasuk Jokowi wajib mempertanggungjawabkan dana yang dikeluarkan untuk IKN. Termasuk BUMN yang berpotensi mengalami kondisi keuangan memerah akibat pemaksaan pembangunan di IKN," ungkapnya.
Nailul betul. Sejak masih rencana, banyak kalangan mengkritisi IKN. Karena, megaproyek ini merusah hutan, dikerjakan serba cepat dan butuh anggaran besar.
Kini, semuanya mulai terbukti. Jika benar IKN menjadi proyek mangkrak, harus ada yang bertanggung jawab.
Sumber: Inilah