Jokowi Batal Berkantor di IKN Juli 2024, Rocky Gerung: Ada Keraguan dari Prabowo!

DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung turut menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal progres proyek IKN.

Rocky Gerung menilai pembangunan IKN yang menjadi kebanggaan Presiden Jokowi berpotensi kuat untuk menjadi beban baru di Pemerintahan Prabowo Subianto pada Oktober 2024 mendatang.

Awalnya, Rocky Gerung menyoroti pernyataan Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra, Sudrajad Djiwandono yang lebih memilih program makan siang gratis ketimbang IKN.

Meski demikian, pernyataan Sudrajad Djiwandono tersebut sekaligus mencerminkan keputusan Prabowo saat menjalani Pemerintahannya yang akan lebih memprioritaskan program makan siang gratis ketimbang IKN.

Namun Prabowo kata Rocky, enggan untuk menyampaikan secara langsung kepada Jokowi.

"Ya Pak Prabowo kan gak mungkin bilang begitu (lebih pilih makan siang gratis ketimbang IKN red.) ke Pak Jokowi nanti berselisih mereka," kata Rocky seperti dikutip dari kanal YouTube-nya Kamis, 11 Juli 2024.

Dirinya menilai, Jokowi seharusnya bisa menangkap sinyal atau pesan tidak langsung dari Prabowo lewat Sudrajad Djiwandono tersebut.

Terlebih IKN merupakan proyek jangka panjang yang akan melewati masa enam kali Pemilu dan Pilpres.

"Tetapi sinyal yang diberikan Sudrajad Djiwandono juga harusnya udah ditangkap oleh Pak Jokowi," ujarnya.

"Sehingga Pak Prabowo menginginkan sebelum pergantian kekuasaan di Oktober monggo lah Pak Jokowi terangkan pada publik bahwa memang itu adalah program jangka panjang 20 tahun, 30 tahun misalnya jadi masih lima kali, enam kali Pemilu," lanjutnya.

Rocky juga menyoroti gestur Jokowi yang ingin segera untuk berkantor di Istana Presiden di IKN meski akhirnya dibatalkan.

Pasalnya, sejumlah infrastruktur dasar untuk Istana Presiden di IKN sendiri kata Rocky belum siap.

"Jangan merasa Pak Jokowi merasa bahwa di akhir kepemimpinan dia itu udah ada Istana Presiden itu artinya ibukota udah pindah," ucapnya.

"Jadi memindahkan ibukota itu mestinya diujung setelah semua tersedia, infrastruktur dasar tersedia baru bikin keputusan pindah kan itu intinya kan," sambungnya.

Hal tersebut membuat Prabowo menjadi ragu untuk meneruskan salah satu proyek mercusuar Jokowi tersebut.

Terlebih dirinya memprediksi bahwa Prabowo yang akan menandatangani Keppres IKN.

"Ada keragu-raguan Pak Prabowo untuk untuk menerima limpahan beban itu, menandatangani Keppres pemindahan, gimana kalo Keppres pemindahan kalo infrastrukturnya gak ada, itu juga melanggar undang-undang nanti kan,"

Sebelumnya, Jokowi membatalkan rencana dirinya untuk berkantor di IKN pada Juli 2024.

Hal itu terungkap usai mendapatkan pertanyaan dari awak media mengenai progres rencana Jokowi berkantor di Istana Presiden di IKN.

"Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Kalo udah siap, pindah," kata Jokowi.

"Sudah (mendapatkan laporan dari PUPR red.) tapi belum (selesai), Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita lihat situasi lapangan," ujarnya.

Jokowi mengaku bahwa dirinya tidak ingin memaksakan diri untuk segera berkantor di IKN.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum memang jangan dipaksakan, semuanya dilihat," tuturnya.

Sumber: Kilat