'Jokowi Bakal Dikenang Sebagai Presiden Paling Menyengsarakan Rakyat'

'Jokowi Bakal Dikenang Sebagai Presiden Paling Menyengsarakan Rakyat'

Sejumlah kebijakan aneh bermunculan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bahkan hingga di penghujung pemerintahannya.

Mulai dari kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang mewajibkan pemotongan gaji karyawan 2 persen, pemangkasan subsidi bahan bakar minyak, dan sebagainya.

Teranyar, yang cukup menghebohkan masyarakat, adalah kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor, yang diberlakukan mulai awal 2025.

Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, berpendapat, kebijakan nyeleneh itu akan berdampak negatif bagi citra Jokowi di mata publik, di akhir masa jabatan.

“Jokowi akan dikenang sebagai presiden paling menyengsarakan rakyat, jika program tidak populer semacam itu diteruskan,” kata Dedi, di Jakarta, Minggu (21/7).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu juga berpendapat, sejumlah kebijakan aneh yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi itu disebabkan pemerintah tak mampu mengelola keuangan negara dengan baik.

“Kebijakan mengejar pendapatan itu bisa disebabkan gagalnya pemerintah mengelola keuangan negara,” ucapnya.

Kebijakan-kebijakan aneh itu, tambah dia lagi, merupakan imbas dari manajemen pemerintahan yang kurang baik dan sulitnya menekan korupsi.

“Imbasnya, kita dihadapkan pada negara yang hampir kehabisan sumber daya, korupsi sulit ditangani, hingga program yang tidak prioritas dipaksa muncul,” tutupnya.

Carut Marut Pemerintahan Jokowi

Negara kesatuan republik indonesia telah sukses menyelenggarakan pemilu yang kelak akan menahkodai bangsa dan republik ini dalam 5 tahun kedepan. Pemilu yang seharusnya berasaskan demokrasi seketika di nodai oleh cawe-cawe Presiden Jokowi. 

Kali ini saya tidak ingin membahas nahkoda baru republik ini. Tetapi mari kita bahas apa yang terjadi dimasa akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. 

Dalam 1 dekade atau 2 periode kepemimpinan Jokowi ada sekitar 76,5 persen masyarakat indonesia yang sangat puas atau cukup puas dengan kinerja kerja Presiden Jokowi (kata direktur eksekutif lembaga survei indikator politik indonesia, burhanuddin muhtadi, detik.com). 

Burhanuddin juga memaparkan alasan masyarakat puas terhadap kinerja jokowi adalah bansos dan infrastruktur (detik.com). 

Tetapi menurut saya, masyarakat telah dibutakan oleh bansos serta inftrastruktur tersebut sehingga apa yang terjadi akhir-akhir ini di normalisasikan. 

Akhir-akhir ini banyak sekali isu nasional yang sepertinya di sepelekan oleh khalayak umum mulai dari masyrakat, pejabat negara, hingga Presiden Jokowi.

Belum selesai kasus #AllEyesOnPapua, kini ada beberapa kejadian yang sedang hangat diantaranya adalah pembongkaran gate 13 di stadion kanjuruhan yang dinilai pembongkaran ini adalah upaya menghilangkan barang bukti kasus tragedi kanjuruhan yang menewaskan 135 juta jiwa pada 1 oktober 2022 silam padahal sampai saat ini kasus tersebut belum juga tuntas (detik.com). 

Selanjutnya  isu nasional yang sedang terjadi juga yaitu banjir besar yang menerjang sejumlah desa di halmahera tengah, maluku utara, sejak akhir pekan lalu warga pun mengungsi. 

Walau cuaca esktrem diklaim pemerintah sebagai faktor utama, pegiat tambang dan lingkungan hidup mengatakan insiden ini tidak lepas dari pertambangan nikel di wilayah tersebut (www.bbc.com). 

Bahkan belum selesai kejadian banjir besar yang di duga di akibatkan oleh pertambangan, tetapi beberapa ormas keagamaan di antaranya NU dan Muhammadiyah telah menerima izin usaha pertambangan (detik.com) padahal dengan adanya pertambangan tersebut akan menimbulkan masalah lingkungan baru yang ujung ujungnya akan menyusahkan masyarakat.

Terakhir yang menurut saya sedang ramai adalah aksi massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan tema adili 10 tahun dosa kepemimpinan jokowi dengan membawa 12 tuntutan.

Sebelum terjadi chaos/ rusuh, sempat terjadi adu argumen antara massa aksi dengan aparat kepolisian. Massa aksi ingin presiden jokowi atau perwakilan dari pihak istana bisa keluar agar menemui para demonstran (detik.com) lantas kemudian kemanakah Presiden Jokowi dan para pejabat negara.  

Apakah mereka pura-pura tuli & buta dengan isu nasional yang akhir-akhir ini sedang terjadi. Sehari setelah aksi massa oleh BEM SI ternyata dilansir oleh (presiden.go.id). 

Presiden Jokowi di dampingi oleh ibu Iriana menghadiri puncak kegiatan hari anak nasional yang di gelar di istora papua bangkit, kabupaten Jayapura, provinsi Papua pada Selasa, 23 Juli 2024 sehingga menimbulkan pertanyaan apakah lebih penting menghadiri acara tersebut ketimbang mendengarkan aspirasi dari teman teman BEM SI yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. 

Setelah itu, dilansir oleh (cnbcindonesia.com) pada tanggal 26 juli 2024, Presiden Jokowi menghadiri serta menjadi saksi dalam acara pernikahan pasangan selebriti Thoriq Halilintar & Aaliyah Massait. Tidak hanya presiden Jokowi tetapi dalam siaran youtube Thariq Halilintar bahwa ketua MPR RI Bambang Soesatyo terlihat juga menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. 

Hal ini yang menjadi pertanyaan apakah presiden serta para pejabat negara memiliki tupoksi tambahan yaitu hadir dan menjadi saksi di acara pernikahan para selebriti sehingga menyebabkan banyak permasalahan yang belum terselesaikan. 

Hal ini yang kemudian menurut saya sebagai seorang mahasiswa menilai pemerintahan presiden Jokowi sangat carut marut. 

Harapan saya dengan turunnya presiden Jokowi dan digantikan oleh presiden terpilih nantinya semoga sesuatu yang telah bobrok ini bisa teratasi sehingga bisa mencegah bangkitnya orde baru. Pesan saya juga kepada teman-teman mahasiswa untuk lebih aktif lagi dan tidak apatis pada apa yang sedang terjadi di Negara tercinta ini. 

Sebagai seorang Kader HMI saya juga berpesan kepada saudara-saudara untuk terus merawat Khittah Perjuangan dan Perkaderan agar kader HMI bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Bahagia HMI, Jayalah Kohati. Yakusa ! ***