Investigasi Ungkap Tentara Israel Jalankan Protokol Hannibal, Apa Itu?

DEMOCRAZY.ID - Tentara Israel melaksanakan Protokol Hannibal - kebijakan militer kontroversial yang bertujuan mencegah penculikan tentara Israel oleh musuh dengan segala cara - pada 7 Oktober tahun lalu.

Hal itu terungkap dalam investigasi oleh surat kabar Israel, Haaretz. Dalam laporan yang diterbitkan pada Minggu (7/7/2024), surat kabar ini mengungkapkan bahwa selama serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada bulan Oktober lalu, tentara Israel mulai mengambil keputusan dengan informasi yang terbatas dan belum diverifikasi, serta mengeluarkan perintah bahwa "tidak ada satu pun kendaraan yang boleh kembali ke Gaza".

"Pada saat itu, tentara Israel tidak mengetahui sejauh mana penculikan di sepanjang perbatasan Gaza, tetapi mereka mengetahui bahwa banyak orang yang terlibat. Oleh karena itu, sangat jelas apa yang dimaksud dengan pesan tersebut, dan apa nasib beberapa orang yang diculik itu," kata laporan tersebut, sebagaimana dikutip oleh Al Jazeera, Senin (8/7/2024).

Pada 7 Oktober, Hamas menangkap puluhan warga Israel, banyak di antaranya masih dalam penahanan atau telah terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. 

Namun banyak dari mereka yang ditangkap adalah warga sipil, bukan tentara, yang mana Hannibal Directive tidak berlaku bagi mereka.

Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan yang dipimpin oleh Hamas diperkirakan mencapai 1.139 orang, sementara hampir 250 orang lainnya ditahan, menurut otoritas Israel. 

Sementara itu, lebih dari 38.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober, menurut penghitungan Al Jazeera berdasarkan statistik resmi.

Meskipun Haaretz mengatakan tidak mengetahui berapa banyak tentara dan warga sipil yang terkena dampak prosedur militer Hannibal, surat kabar ini menambahkan bahwa "data kumulatif menunjukkan bahwa banyak dari orang yang diculik berada dalam risiko, terekspos pada tembakan dari tentara Israel, meskipun mereka bukanlah targetnya".

Laporan tersebut menyatakan bahwa protokol Hannibal "diterapkan di tiga fasilitas militer yang disusupi oleh Hamas" dan "ini tidak mencegah penculikan tujuh tentara atau pembunuhan 15 pengamat, serta 38 tentara lainnya".

Apa Itu Hannibal Directive?

Hannibal Directive, juga dikenal sebagai Prosedur Hannibal atau Protokol Hannibal, adalah kebijakan militer Israel yang menetapkan penggunaan kekuatan maksimum dalam peristiwa penculikan tentara, menurut Yehuda Shaul, mantan tentara Israel, yang pernah berbicara kepada Al Jazeera pada November tahun lalu.

"Anda akan menembak tanpa batasan, untuk mencegah penculikan," katanya, seraya menambahkan bahwa penggunaan kekuatan dilakukan bahkan dengan risiko membunuh tentara yang diculik.

Selain menembak para penculik, tentara juga bisa menembaki persimpangan, jalan, jalan raya, dan jalur lain yang mungkin dilalui oleh musuh dengan membawa tentara yang diculik, tambah Shaul.

Israel terakhir kali menerapkan Hannibal Directive pada tahun 2014 selama perang di Gaza tahun itu, menurut rekaman audio militer yang bocor, meskipun tentara Israel membantah telah menggunakan doktrin tersebut. 

Puluhan warga Palestina tewas dalam pengeboman Israel yang menyusul, memicu tuduhan kejahatan perang terhadap tentara Israel.

Prosedur ini diyakini telah dicabut pada tahun 2016, meskipun tidak jelas apa yang menyebabkan pencabutannya. 

Laporan dari badan pengawas negara Israel juga merekomendasikan agar tentara menghapus prosedur ini karena kritik yang diterima serta berbagai interpretasinya oleh orang-orang di dalam militer.

Berdasarkan investigasi Haaretz, seorang sumber senior di tentara Israel juga mengonfirmasi bahwa prosedur Hannibal "diterapkan pada 7 Oktober". 

Sumber tersebut mengatakan bahwa investigasi pascaperang akan mengungkap siapa yang memberi perintah.

Sementara itu, seorang juru bicara tentara Israel mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa tentara "telah memulai investigasi internal mengenai apa yang terjadi pada 7 Oktober dan periode sebelumnya".

"Tujuan dari investigasi ini adalah untuk belajar dan menarik pelajaran yang dapat digunakan dalam melanjutkan pertempuran. Ketika investigasi ini selesai, hasilnya akan disampaikan kepada publik dengan transparansi," kata juru bicara tersebut.

Sumber: CNBC