DEMOCRAZY.ID - Akhir-akhir ini muncul gagasan pembentukan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lembaga yang dibubarkan lewat Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 era Presiden Megawati Soekarnoputri, kini ingin dikembalikan lagi di akhir era Presiden Joko Widodo. Kalau tak ada hambatan, UU mengenai DPA tersebut akan ditandatangani Presiden Jokowi sebelum lengser. Kalau tidak, akan ditandatangani Presiden Prabowo setelah dilantik, Oktober 2024. Gagasan ini berawal dari wacana pembentukan Presidensial Club, wadah berkumpulnya para mantan presiden dan wakil presiden, yang fungsinya memberi pertimbangan atau masukan kepada presiden. Gagasan buat mengubah penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dianggap merupakan wujud upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapatkan dukungan politik sebesar-besarnya buat pemerintahannya kelak. Kebetulan pula Prabowo punya historis dengan DPA. Selain ia pernah hidup saat lembaga ini eksis di orde ba
DEMOCRAZY.ID - Akhir-akhir ini muncul gagasan pembentukan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lembaga yang dibubarkan lewat Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 era Presiden Megawati Soekarnoputri, kini ingin dikembalikan lagi di akhir era Presiden Joko Widodo. Kalau tak ada hambatan, UU mengenai DPA tersebut akan ditandatangani Presiden Jokowi sebelum lengser. Kalau tidak, akan ditandatangani Presiden Prabowo setelah dilantik, Oktober 2024. Gagasan ini berawal dari wacana pembentukan Presidensial Club, wadah berkumpulnya para mantan presiden dan wakil presiden, yang fungsinya memberi pertimbangan atau masukan kepada presiden. Gagasan buat mengubah penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dianggap merupakan wujud upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapatkan dukungan politik sebesar-besarnya buat pemerintahannya kelak. Kebetulan pula Prabowo punya historis dengan DPA. Selain ia pernah hidup saat lembaga ini eksis di orde ba