DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - BEBERAPA tahun terakhir dunia perpajakan Indonesia diguncang berbagai kasus korupsi dan pelanggaran yang melibat pejabat pajak.
Kasus-kasus ini tidak hanya mengungkap praktik-praktik kecurangan, tetapi juga menyoroti perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Memperingati Hari Pajak Nasional, kita diingatkan akan reformasi pajak yang saat ini dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
Reformasi pajak diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan pajak.
Langkah-langkah reformasi ini mencakup perbaikan dalam sistem pengawasan, peningkatan integritas pejabat pajak, serta penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengurangi peluang korupsi dan pelanggaran.
Dengan reformasi yang efektif, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat dipulihkan, sehingga kepatuhan pajak meningkat dan pembangunan nasional dapat berjalan lebih optimal.
Berikut adalah rangkuman dari beberapa kasus pajak terbesar
1. Rafael Alun Trisambodo
Kasus Rafael Alun Trisambodo mencuri perhatian publik setelah terungkap pamer gaya hidup dan penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo. Rafael, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, kini menjadi sorotan karena harta kekayaannya yang mencapai Rp56,10 miliar.
Temuan terbaru menunjukkan adanya dugaan pencucian uang dengan transaksi mencapai Rp500 miliar melalui 40 rekening terkait. Rafael Rafael divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
2. Gayus Tambunan
Kasus Gayus Tambunan menghebohkan Indonesia pada 2009 ketika PPATK melaporkan kekayaan Gayus yang tidak sesuai dengan gajinya sebagai pegawai pajak. Kekayaannya yang sekitar Rp100 miliar memicu penyidikan Bareskrim Polri, yang kemudian mengungkapkan adanya mafia pajak dalam tubuh DJP.
Gayus dan rekan-rekannya terbukti memanipulasi laporan keuangan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan, mencoreng citra pegawai pajak di mata masyarakat. Gayus divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.
3. Angin Prayitno
Angin Prayitno, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP, menjadi tersangka korupsi pada 2021. Kasus ini melibatkan suap dan gratifikasi mencapai Rp50 miliar dari beberapa perusahaan.
KPK juga menetapkan beberapa tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk pejabat pajak dan konsultan pajak. Angin pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat divonis 7 tahun penjara. Namun mendapatkan potongan menjadi 5 tahun penjara setelah kasasi di Mahkamah Agung.
4. Dhana Widyatmika
Dhana Widyatmika ditahan Kejaksaan Agung pada Maret 2012 setelah diduga menerima gratifikasi Rp2,5 miliar terkait utang pajak PT Mutiara Virgo.
Dhana juga didakwa pemerasan dan pencucian uang, dengan vonis awal tujuh tahun penjara yang kemudian diperberat menjadi 10 tahun setelah banding.
5. Abdul Rachman
Abdul Rachman, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak KPP Pare, ditangkap KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar untuk menyetujui restitusi pajak terkait proyek jalan tol. Abdul Rachman divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta.
6. Bahasyim Assifie
Bahasyim Assifie, mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII, divonis 10 tahun penjara pada 2011 setelah terbukti menerima suap Rp1 miliar dari wajib pajak. Harta kekayaannya yang diduga hasil korupsi sebesar Rp61 miliar juga disita.
7. Tomy Hindratno
Tommy Hindratno terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan KPK pada 2013 dan dinyatakan menerima suap Rp 280 juta. Ia dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara, yang kemudian diperpanjang menjadi 10 tahun oleh Mahkamah Agung.
8. Eko Darmayanto dan Muhammad Dian Irwan Nuqisra
Eko Darmayanto dan Dian Irwan Nuqisra divonis sembilan tahun penjara pada 2013 setelah terbukti menerima suap untuk pengurusan pajak dari beberapa perusahaan, dengan total suap mencapai jutaan dolar dan rupiah.
9. Handang Soekarno
Handang Soekarno ditangkap pada November 2016 karena menerima suap Rp1,9 miliar dari Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan uang yang disita senilai Rp1,139 miliar.
10. Pargono Riyadi
Pargono Riyadi, Penyidik DJP Jakarta Pusat, terlibat dalam pemerasan terhadap wajib pajak, dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara pada April 2013.
11. Pajak Dealer Jaguar-Bentley
Pada Oktober 2019, KPK menahan empat pegawai pajak yang terlibat dalam kasus pajak PT Wahan Auto Ekamarga, termasuk menerima suap senilai US$96.375 dari komisaris perusahaan.
12. Penggelapan Pajak oleh Direktur PT RMI
Direktur PT RMI, IS, dilaporkan melakukan penggelapan pajak senilai Rp 519,05 juta. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan ancaman pidana enam bulan hingga enam tahun penjara dan denda yang setara.
Kasus-kasus ini menyoroti perlunya pengawasan ketat dan reformasi dalam sistem perpajakan di Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan korupsi di masa depan.
Sumber: MediaIndonesia
