DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar membalas dugaan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf soal Pansus Angket Haji 2024 dibentuk karena masalah pribadi.
Cak Imin pun langsung merespons tegas tudingan ini di media sosial X pribadinya, @cakimiNow.
“(Pansus Angket Haji) fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Gak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!” tulis Cak Imin dikutip, Senin (29/7).
Cak Imin menjelaskan, Pansus Haji 2024 ini justru terbentuk karena selama ini Kemenag terkesan menutupi data yang seharusnya dibuka ke publik.
Salah satunya, alokasi tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi yang terindikasi menyalahi aturan.
“KETERTUTUPAN Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antre berpuluh tahun,” tulisnya.
Sebelumnya, Gus Yahya bicara soal Pansus Haji yang digulirkan di DPR. Dia menduga, ini ada kaitannya dengan masalah pribadi untuk menjebak adiknya yang saat ini menjabat sebagai Menag.
“Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya, ini kah masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya incar PBNU Ketum saya, menterinya adik saya, lalu karena masalah, alasan pribadi begini, nanti dilihat saja kelanjutannya," kata Gus Yahya dalam konferensi per Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7).
Pansus Angket Haji ini disepakati dibentuk pada rapat paripurna DPR RI awal Juli. Namun karena dibentuk di ujung masa sidang, pansus haji ini harus bekerja di masa reses.
Pansus Angket Haji ini beranggotakan 9 fraksi yang berada di DPR RI, tidak hanya oleh PKB. Adapun total anggotanya adalah 30 orang.
Meski begitu, karena terhalang jadwal pimpinan DPR RI di masa reses, hingga saat ini pansus angket haji belum juga melaksanakan rapat. Bahkan, ketua pansus angket haji juga belum dipilih.
Komisi VIII Sebut PBNU Tak Perlu Ikut Campur Pansus Haji: Itu Urusan DPR-Kemenag
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, membantah pernyataan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf soal Pansus Angket Haji 2024. Kata Gus Yahya, Pansus dibentuk untuk menyerang PBNU.
“Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," kata Maman yang juga politikus PKB dalam keterangan tertulis, Senin (29/7).
Maman menjelaskan, Pansus Angket Haji murni digulirkan untuk memperbaiki manajemen haji. Sehingga menurutnya, PBNU tak perlu ikut campur urusan politik di DPR.
"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," katanya.
"Pansus haji itu formal, resmi dan konstitutif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," tegasnya.
Sebelumnya, ucapan bahwa pansus angket haji ini dibentuk untuk menyerang PBNU diutarakan oleh Gus Yahya.
Gus Yahya menduga, pansus dibentuk untuk menyerang PBNU dan adiknya, Gus Yaqut Cholil Qoumas, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama.
“Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya, ini kah masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya incar PBNU Ketum saya, menterinya adik saya, lalu karena masalah, alasan pribadi begini, nanti dilihat saja kelanjutannya," kata Gus Yahya dalam konferensi per Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7).
Pansus Angket Haji 2024 ini memang dimotori oleh temuan Timwas Haji 2024 DPR RI yang dikepalai oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Selama meninjau langsung pelaksanaan haji, Cak Imin vokal menyampaikan temuan-temuan pelaksanaan haji yang menurutnya tidak sesuai dengan prosedur.
Mulai dari fasilitas dan akomodasi yang tidak memadai, seperti tenda yang kelebihan kapasitas hingga pendingin ruangan yang tidak berfungsi.
Selain itu adapula dugaan penyelewengan alokasi kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi. Temuan ini kemudian diajukan oleb timwas haji 2024 yang beranggotakan seluruh fraksi di DPR RI untuk membentuk pansus.
Pansus ini pun kemudian disepakati di rapat paripurna pada awal Juli 2024 lalu.
Sumber: Kumparan
