DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menengarai banyaknya aktivitas agen-agen Israel di penjuru dunia, termasuk di Indonesia.
Pertemuan lima aktivis muda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel Isaac Herzog yang mengundang kecaman luas pun dampak dari hal tersebut.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, agen-agen Israel beroperasi secara langsung maupun tidak di banyak negara.
Mereka pulalah yang mendanai lima aktivis NU menghadiri kegiatan dialog lintas iman di negeri Zionis itu sampai kemudian bertemu Herzog.
Dia menyebutkan bahwa American Jewish Committee (AJC) juga bagian dari jaringan agen Zionis.
Petinggi organisasi AJC sempat bakal menjadi narasumber diskusi di Masjid Nasional Istiqlal, Jakarta.
”Alhamdulillah, tidak jadi kegiatannya,’’ katanya dalam Dialog Palestina di Kantor MUI Pusat, Jakarta, kemarin (18/7).
Informasi yang dia terima, lima aktivis muda NU itu dihubungi langsung oleh agen Israel. Mereka diundang mengikuti dialog terkait toleransi Islam, Yahudi, dan Israel di Israel.
Dia meminta kasus lima aktivis NU itu jadi pelajaran. Khususnya ketika ada kegiatan kepemudaan dan keagamaan terkait Israel.
Jangan sampai salah langkah, kemudian menjadi semacam legitimasi bagi negeri yang tengah melakukan genosida di Jalur Gaza tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menjelaskan lebih lanjut soal dua pengurusnya yang masuk Rahim, organisasi lobi Israel di Indonesia.
Dia mengatakan, dua orang itu sudah dinonaktifkan dan menjalani proses lebih lanjut sesuai ketentuan organisasi MUI. Khususnya terkait dengan aturan kode etik.
Dia hanya menyebut inisial MA dan AR saat ditanya identitas dua pengurus itu. Sebelumnya diketahui bahwa MA adalah Mukti Ali Qusayri.
Dia presiden direktur Rahim. Selain anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Mukti Ali juga pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jakarta.
”Apa yang dilakukan dua aktivis (pengurus MUI) ini sungguh amat sangat membuat hati kita pilu. Kita merasa sedih, melukai hati kita,’’ katanya.
Setelah ditelusuri, selain jadi pengurus MUI Pusat dan PWNU Jakarta, tahun ini Mukti Ali juga menjadi petugas haji pemerintah Indonesia.
Dalam akun Facebook milik dia, Mukti Ali sering mengunggah kegiatannya melayani jemaah haji. Mulai penyuluhan sampai aktivitas lainnya.
Amirsyah mengatakan, seleksi petugas haji berada di tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Dia menyayangkan jika benar bahwa Mukti Ali ikut jadi petugas haji.
Dari Kementerian Agama, sampai berita ini selesai ditulis pukul 21.00 tadi malam, belum ada respons soal Mukti Ali yang lolos jadi petugas haji.
Ultimatum PBNU
Di bagian lain, pengurus PBNU memberikan ultimatum kepada lima aktivisnya yang baru bertemu dengan presiden Israel. Pilihannya mundur atau diberhentikan dari kepengurusan.
Lima orang itu adalah Syukron Makmun dari PWNU Banten; Zainul Maarif, dosen Universitas Nahdlatul Indonesia, Jakarta; Munawir Aziz, sekretaris umum Pagar Nusa; Nurul Bahrul Ulum, wakil koordinator bidang media, informasi, penelitian, dan pengembangan PP Fatayat; serta Izza Anafisah Dania, wakil koordinator bidang kesehatan dan lingkungan hidup PP Fatayat.
”Jadi, saya minta mereka segera memilih,’’ kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Sekjen PBNU, kemarin.
Dia menceritakan, satu orang dipanggil langsung oleh Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf. Sisanya yang empat orang diklarifikasi oleh masing-masing lembaga atau banom (badan otonom)-nya.
Dari hasil klarifikasi atau tabayun yang dilakukan, kepergian lima orang tersebut ke Israel atas nama pribadi. Tidak mewakili lembaga.
Keberangkatan mereka dibiayai sebuah lembaga sosial masyarakat yang dalam undangannya tertera agenda dialog antariman. Kemudian, tidak ada jadwal untuk bertemu presiden Israel.
Mereka beralasan, keberangkatan itu bertujuan untuk turut serta menciptakan perdamaian antara Israel dan Hamas. Terkait tindakan tersebut, mereka telah mengaku salah.
Meski mereka telah meminta maaf karena pergi tanpa izin dan pemberitahuan, kepergian itu melanggar ketentuan.
”Apalagi kerja sama atau komitmen kerja sama dengan pihak luar negeri harus seizin PBNU,’’ ujar Gus Ipul.
Sumber: JawaPos
