DEMOCRAZY.ID - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima izin tambang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan sejumlah pihak. Mereka mempertanyakan daya kritis Muhammadiyah setelah menikmati jatah tambang. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang kritis terhadap sejumlah kebijakan Presiden Jokowi. Mereka berada di garis terdepan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digembosi melalui revisi undang-undang dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Muhammadiyah juga melantangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, agenda utama Jokowi di periode kedua. Mereka juga ikut bersuara soal penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan kabinet Jokowi. Saat Jokowi membuat aturan khusus izin tambang untuk ormas keagamaan, Muhammadiyah pun tak langsung mengambil keputusan. Mereka membahasnya di internal beberapa pekan. Pekan ini, Muhammadiyah menyatakan menerima tawaran dari pemerintah. Keputusan itu membuat publik terkejut. "Memutuskan bahwa siap menge
DEMOCRAZY.ID - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima izin tambang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan sejumlah pihak. Mereka mempertanyakan daya kritis Muhammadiyah setelah menikmati jatah tambang. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang kritis terhadap sejumlah kebijakan Presiden Jokowi. Mereka berada di garis terdepan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digembosi melalui revisi undang-undang dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Muhammadiyah juga melantangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, agenda utama Jokowi di periode kedua. Mereka juga ikut bersuara soal penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan kabinet Jokowi. Saat Jokowi membuat aturan khusus izin tambang untuk ormas keagamaan, Muhammadiyah pun tak langsung mengambil keputusan. Mereka membahasnya di internal beberapa pekan. Pekan ini, Muhammadiyah menyatakan menerima tawaran dari pemerintah. Keputusan itu membuat publik terkejut. "Memutuskan bahwa siap menge