DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima izin tambang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan sejumlah pihak. Mereka mempertanyakan daya kritis Muhammadiyah setelah menikmati jatah tambang.
Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang kritis terhadap sejumlah kebijakan Presiden Jokowi.
Mereka berada di garis terdepan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digembosi melalui revisi undang-undang dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Muhammadiyah juga melantangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, agenda utama Jokowi di periode kedua.
Mereka juga ikut bersuara soal penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan kabinet Jokowi.
Saat Jokowi membuat aturan khusus izin tambang untuk ormas keagamaan, Muhammadiyah pun tak langsung mengambil keputusan. Mereka membahasnya di internal beberapa pekan.
Pekan ini, Muhammadiyah menyatakan menerima tawaran dari pemerintah. Keputusan itu membuat publik terkejut.
"Memutuskan bahwa siap mengelola izin pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah," ucap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengumumkan sikap Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, Minggu (28/7).
Muhammadiyah berjanji akan mengelola tambang dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Mereka juga berjanji pengelolaan tambang dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat.
Pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi ragu dengan sikap Muhammadiyah tersebut. Ia mempertanyakan sikap kritis Muhammadiyah setelah mendapat jatah tambang.
Menurutnya, Muhammadiyah harus membuktikan bahwa hadiah tambang ini tak menggerus sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.
"Karena ini ada kaitannya juga dengan kekuasaan, ya, tentu persepsi masyarakat terkait dengan politik itu bahwa Muhammadiyah dianggap menjadi tidak kritis lagi kepada pemerintah. Nah, ini harus dibuktikan betul," kata Asrinaldi saat dihubungi, Selasa (30/7).
Asrinaldi mengaku terkejut dengan keputusan Muhammadiyah menerima izin tambang. Hal itu karena selama ini Muhammadiyah berseberangan dengan pemerintahan Jokowi di banyak kebijakan.
Menurut Asrinaldi, Muhammadiyah juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) punya pekerjaan rumah besar setelah menerima izin tambang. Mereka harus menunjukkan tetap bisa kritis terhadap pemerintah.
Selain itu, mereka juga harus mampu mengelola tambang dengan prinsip-prinsip kebaikan. Sebab selama ini pertambangan cenderung dipersepsikan negatif karena dampak terhadap lingkungan hidup yang besar.
"Jangan sampai kedua ormas besar ini seakan-akan menjustifikasi tindakan pemerintah, gitu. Jadi harus disikapi oleh Muhammadiyah dan NU dengan mengelola lingkungan dan harus bertanggung jawab dengan lingkungan," ujarnya.
Pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan juga dikritisi para aktivis lingkungan. Mereka khawatir dampak sosial dan lingkungan yang besar.
NU dan Muhammadiyah Berpotensi Jadi Aktor Penggusuran
Kepala Divisi Kampanye WALHI Fanny Tri Jambore mengatakan selama ini ormas keagamaan menjadi pendamping masyarakat yang tergusur karena pertambangan. Namun, saat ini, mereka justru berpotensi menjadi pelaku penggusuran.
"Pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan justru akan membuat ormas-ormas ini nantinya berakhir bertikai dengan warga anggotanya sendiri," kata Fanny dilansir situs resmi WALHI.
Ia menambahkan, "Adalah sesuatu yang ironis bagi ormas keagamaan yang dibentuk untuk tujuan mulia penyebaran ajaran kebaikan jika harus berakhir menyebabkan konflik."
WALHI juga khawatir karena ormas keagamaan tidak berkompetensi mengelola tambang. Ormas keagamaan mau tidak mau akan bekerja sama dengan pemain lama pertambangan.
"Berisiko besar akan berakhir menjadi bancakan para pemain tambang yang secara keahlian teknis dan tata niaga-nya telah memiliki pengalaman pada bisnis tambang," ucapnya.
Merujuk lahan yang diterima PBNU, WALHI mengatakan ormas keagamaan akan diberi lahan tambang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara. Mereka menyoroti pertambangan batu bara yang selama ini mengakibatkan penggundulan hutan.
Ada 5 juta hektare lahan yang diubah menjadi pertambangan batu bara. Sebanyak 2 juta hektare di antaranya adalah kawasan hutan.
Selain itu, pertambangan batubara mendorong peningkatan emisi. WALHI menyebut Indonesia menjadi penghasil emisi terbesar kesembilan di dunia dengan 600 juta ton CO2 dari sektor energi pada tahun 2021.
Anggota Tim Pengelola Tambang PP Muhammadiyah Azrul Tanjung membantah anggapan Muhammadiyah tak akan kritis lagi ke Jokowi setelah mendapat izin tambang.
Azrul mengatakan Muhammadiyah selama ini kritis karena prinsip amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah keburukan). Sikap kritis, kata Azrul, bukan karena ingin mendapatkan jatah proyek.
"Kalau pemerintah salah, pasti Muhammadiyah terdepan untuk mengingatkan pemerintah, pasti itu, pasti terdepan. Artinya, tidak mungkin Muhammadiyah dengan hanya tambang akan kehilangkan diri," kata Azrul, Selasa (30/7).
Azrul mengatakan Muhammadiyah sudah cukup dari segi ekonomi meskipun tak mengelola tambang. Mereka punya berbagai lini bisnis, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan, yang cukup membiayai kerja-kerja keumatan.
Pertambangan, kata Azrul, hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Salah satunya untuk menyubsidi klinik, rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi milik Muhammadiyah dalam melayani masyarakat kurang mampu.
Azrul juga memastikan pertambangan yang dikelola Muhammadiyah tak menimbulkan konflik horizontal. Muhammadiyah akan melakukan pendekatan secara baik-baik ke masyarakat sekitar.
"Muhammadiyah tidak hanya akan mencari keuntungan. Ya Insyaallah kita turun ke daerah tambang, masyarakat tambang akan kita berdayakan," ujarnya.
Sumber: CNN
