DEMOCRAZY.ID - Total utang pemerintah per 30 April 2024 telah mencapai Rp 8.338,43 triliun. Sejak periode kedua Presiden Joko Widodo menjabat, total utang itu telah bertambah sekitar Rp 3.551,85 triliun, sebab posisi utang terakhir pada 2019 nilainya telah mencapai Rp 4.786,58 triliun. Kemudian pada 2019, utang itu terus bertambah. Nilainya melompat menjadi Rp 6.079,17 triliun atau naik 27,01% pada 2020. Lalu, utang kembali bertambah pada 2021, posisinya menjadi Rp 6.913,98 triliun, dan pada 2022 tembus Rp 7.776,74 triliun. Kemudian, utang pada 2023 mencapai Rp 8.163,07 triliun. Dari catatan pada 2019 hingga saat ini, total utang pemerintah itu mayoritas berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Hingga akhir April 2024 total penerbitan SBN sebesar Rp 7.333,11 triliun, sisanya berasal dari pinjaman yang sebesar Rp 1.005,32 triliun. Untuk SBN, terdiri dari penerbitan berdenominasi rupiah sebesar Rp 5.899,2 triliun, dan berdenominasi valuta asing atau valas Rp 1.433,90 tri
DEMOCRAZY.ID - Total utang pemerintah per 30 April 2024 telah mencapai Rp 8.338,43 triliun. Sejak periode kedua Presiden Joko Widodo menjabat, total utang itu telah bertambah sekitar Rp 3.551,85 triliun, sebab posisi utang terakhir pada 2019 nilainya telah mencapai Rp 4.786,58 triliun. Kemudian pada 2019, utang itu terus bertambah. Nilainya melompat menjadi Rp 6.079,17 triliun atau naik 27,01% pada 2020. Lalu, utang kembali bertambah pada 2021, posisinya menjadi Rp 6.913,98 triliun, dan pada 2022 tembus Rp 7.776,74 triliun. Kemudian, utang pada 2023 mencapai Rp 8.163,07 triliun. Dari catatan pada 2019 hingga saat ini, total utang pemerintah itu mayoritas berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Hingga akhir April 2024 total penerbitan SBN sebesar Rp 7.333,11 triliun, sisanya berasal dari pinjaman yang sebesar Rp 1.005,32 triliun. Untuk SBN, terdiri dari penerbitan berdenominasi rupiah sebesar Rp 5.899,2 triliun, dan berdenominasi valuta asing atau valas Rp 1.433,90 tri