Waduh! Bupati Halmahera Utara Bubarkan Massa Mahasiswa Demo dengan Sebilah Parang

DEMOCRAZY.ID - Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Jumat, 31 Mei 2024, membubarkan para pendemo menggunakan sebilah parang saat sekelompok mahasiswa dan pemuda itu menggelar unjuk rasa di Tobelo, ibu kota kabupaten setempat.

Bupati Halut Ir Frans Manery dihubungi, Jumat, menyatakan, sebelum mengejar massa dengan sebilah parang telah menegur massa aksi untuk kembali pulang namun massa justru tidak mengindahkan permintaan itu dan kembali orasi di agenda pleno KPU tersebut.

Menurut Frans, tindakan yang dilakukan olehnya dilaksanakan bukan sebagai kepala daerah karena dia berdalih tidak memakai atribut. 

"Sekali lagi, saya katakan, tindakan saya tadi itu bukan atas nama bupati, tapi atas nama pribadi," katanya.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) pada Jumat pagi melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Halut, Kantor BKAD, dan Kantor Bupati, dan Hotel Marahai yang menjadi lokasi menginapnya artis ibu kota tersebut.

Puluhan mahasiswa menggelar refleksi 21 tahun berdirinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara diwarnai dengan aksi penolakan kedatangan artis di antaranya Mario G Klau dan komika Mongol Stres yang akan menghibur masyarakat pada acara puncak yang terletak di Lapangan Do'Omu Matau kawasan pemerintahan pada Jumat malam.

Aksi tersebut Bupati Halut Frans Manery yang tidak terima kemudian mengejar para pendemo menggunakan sebilah parang.

Para pendemo langsung lari berhamburan saat mengetahui Bupati Halmahera Utara membawa sebilah parang dan mengejar mereka hingga berlarian ke rumah warga.

Aksi itu langsung direkam video dari para pendemo saat dikejar yang terlihat Bupati Frans Manery menggunakan kemeja putih dan didampingi dua orang pengawal.

Unjuk rasa yang dilakukan sekelompok mahasiswa itu terkait momentum HUT ke-21 Kabupaten Halmahera Utara.

Ketua GMKI Halmahera Utara Rivaldo Djini mengatakan, unjuk rasa itu sebagai bentuk keprihatinan atas gaji honorer tenaga kesehatan, hak-hak pegawai PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, gaji honorer Satpol-PP, cleaning service, dan Siltap Pemerintah desa di 196 Desa yang saat ini belum dibayar oleh Pemkab Halut.

Mahasiswa mengkritik Pemda yang mengadakan acara hiburan dengan mengundang artis ibu kota yang tentu memakan anggaran APBD yang cukup besar.

"Apakah mengundang artis dan mengadakan acara hiburan masuk pada kategori prioritas? Alangkah baiknya anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar utang yang tentu mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah kabupaten Halmahera Utara bijak dalam mengatur keuangan yang bisa menghasilkan PAD bukan justru membuat agenda yang menguras APBD.

Sumber: VIVA