DEMOCRAZY.ID - Praktik mengutak-atik aturan hukum buat mengakomodasi kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penguasa selanjutnya diperkirakan akan terus terjadi di masa mendatang, seperti putusan perubahan syarat batas usia calon kepala daerah dilakukan Mahkamah Agung. "Praktik serupa akan terus terjadi, jika ada aturan yang menghalangi terealisasinya paket-paket kesepakatan politik antara keduanya belum terjadi," kata pengamat politik Jannus TH Siahaan dalam pernyataannya seperti dikutip pada Minggu (2/6/2024). Jannus juga mengambil contoh utak-atik aturan selain putusan MA buat mengakomodasi kepentingan penguasa pada pemerintahan mendatang yakni revisi Undang-Undang Kementerian. Dia menganggap tujuan revisi itu supaya posisi di kabinet bertambah sampai melebihi 36 kursi, dan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka bisa mengakomodasi banyak pihak sehingga pemerintahan menjadi sangat besar dan dominan. "Sehing
DEMOCRAZY.ID - Praktik mengutak-atik aturan hukum buat mengakomodasi kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penguasa selanjutnya diperkirakan akan terus terjadi di masa mendatang, seperti putusan perubahan syarat batas usia calon kepala daerah dilakukan Mahkamah Agung. "Praktik serupa akan terus terjadi, jika ada aturan yang menghalangi terealisasinya paket-paket kesepakatan politik antara keduanya belum terjadi," kata pengamat politik Jannus TH Siahaan dalam pernyataannya seperti dikutip pada Minggu (2/6/2024). Jannus juga mengambil contoh utak-atik aturan selain putusan MA buat mengakomodasi kepentingan penguasa pada pemerintahan mendatang yakni revisi Undang-Undang Kementerian. Dia menganggap tujuan revisi itu supaya posisi di kabinet bertambah sampai melebihi 36 kursi, dan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka bisa mengakomodasi banyak pihak sehingga pemerintahan menjadi sangat besar dan dominan. "Sehing