Terungkap! Karena Fasilitas IKN Belum Rampung, Upacara Agustusan Tidak Jadi di IKN Semua

KALANG KABUT IBU KOTA BARU

DUA bulan menjelang upacara Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kompleks DPR baru sebatas dipasang spanduk. Lahan lebih dari 40 hektare di sebelah timur Kawasan Inti Pemerintah Pusat ini masih berupa tanah urukan dan kubangan air (foto atas).

Di sudut lain, kompleks Kepolisian Republik Indonesia baru setengah jadi. Dari delapan menara rumah susun di kompleks itu, empat sudah dipasangi dinding. Bangunan sisanya masih berupa rangka beton. 

“Juli diminta selesai. Mau dipakai untuk acara 17 Agustus,” kata Diyanto, 29 tahun, pekerja salah satu kontraktor proyek itu, kepada Tempo pada Kamis, 6 Juni 2024. 

Walhasil, saban hari Diyanto dan teman-temannya diminta lembur hingga 12 jam untuk merampungkan rumah susun.

Pembangunan infrastruktur dasar juga masih setengah jalan. Banyak ruas jalan di IKN baru ditimbun kerikil, belum disiram aspal. Malah jalan menuju proyek Istana Presiden tertutup lumpur setiap kali hujan mengguyur IKN. “Kami belum bisa lewat jalan berlumpur,” ujar Hadi, kru truk pengangkut beton dan besi di IKN, pada Kamis pagi, 6 Juni 2024.

Malam sebelumnya, hujan deras mengguyur kawasan IKN. Aliran air membawa lumpur menutupi jalan beton menuju proyek Istana Kepresidenan. Truk-truk pengangkut material proyek seperti yang ditumpangi Hadi terjebak di jalan tersebut. Mereka perlu menunggu ekskavator membersihkan kendaraan dari lumpur sebelum kembali mengantarkan muatan.

Meski masih centang perenang di sana-sini, pemerintah berkukuh bahwa upacara Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini harus dilaksanakan di sana. Menggelar upacara 17 Agustus di IKN merupakan ambisi Presiden Joko Widodo sejak Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan pada Februari 2022. Pada pertengahan Maret 2024, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono berencana mengundang 6.800 orang untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan di sana.

Namun rencana tinggal rencana. Bambang mengundurkan diri sebagai Kepala Otorita IKN pada Senin, 3 Juni 2024. Wakilnya, Dhony Rahajoe, turut mundur. Dhony mengatakan sudah mengajukan surat pengunduran diri pada Mei 2023, tapi Jokowi tak kunjung menyetujuinya. “Alhamdulillah, baru dikabulkan awal Juni,” ucap Dhony pada Rabu, 5 Juni 2024.

Dhony menyatakan pengunduran dirinya merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik. Sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, ia mengaku belum bisa banyak berkontribusi dalam pembangunan IKN. “Semua yang ruwet mari diurai, yang lamban dipercepat,” kata Dhony.

Bambang dan Dhony dilantik pada Maret 2022. Selama menjabat, Bambang oleh Jokowi dianggap tak kunjung menyelesaikan persoalan lahan dan konflik dengan masyarakat. Ia juga dinilai gagal menarik investor ke IKN. Sejumlah narasumber mengatakan Jokowi menyoroti kinerja Bambang sejak Agustus 2023 dan bersiap-siap mencopotnya.

Bambang sempat menawar. Bekas Vice President Knowledge Management and Sustainable Development Bank Pembangunan Asia (ADB) itu berjanji mendatangkan investor dari luar negeri ke IKN. Ia kemudian berkeliling ke banyak negara mengajak para pebisnis menanamkan modal di IKN dengan iming-iming pelbagai kemudahan. Hasilnya tetap nihil.

Sorotan terhadap Bambang dan Otorita IKN makin kencang dalam tiga bulan terakhir. Jokowi menggelar sejumlah rapat bersama beberapa menteri dan Otorita IKN. Berbagai persoalan, termasuk progres pembebasan lahan, konflik masyarakat, dan investasi, tetap menjadi pokok bahasan.

Dua orang yang mengetahui rapat-rapat tersebut bercerita, Bambang mendapat rapor merah dari Jokowi. Salah satu yang diungkit adalah konflik dengan masyarakat atas klaim lahan 2.086 hektare. Masyarakat mengklaim memiliki sertifikat hak milik atas lahan itu. Sebaliknya, Otorita IKN memasukkannya sebagai aset dalam penguasaan dengan status hak pakai.

Gara-gara itu, masyarakat berunjuk rasa. Dalam beberapa kali rapat, Bambang diinstruksikan memberikan kompensasi kepada para pemilik 2.086 hektare lahan dengan mengganti tanah masyarakat dengan lahan di lokasi lain. Tapi dia tak kunjung menuntaskan perintah tersebut. Padahal Jokowi menargetkan masalah lahan tersebut rampung akhir Mei 2024.

Kepada koleganya, Bambang bercerita bahwa dia dan Dhony dipanggil Jokowi ke Istana pada akhir Mei. Di depan Bambang, Jokowi menunjukkan evaluasi tim kurasi terhadap kinerja dia yang jeblok. Jokowi menanyakan persiapan upacara Hari Kemerdekaan di IKN yang dinilai belum ada kemajuan. Ia juga meminta penjelasan soal penyelesaian masalah lahan dan ketersediaan air bersih.

Dalam pertemuan itu, Bambang menjelaskan kesulitannya selama ini. Jokowi kemudian bertanya apakah Bambang masih sanggup menyelesaikan berbagai persoalan dalam pembangunan IKN. Bambang menggeleng. Jokowi sempat meminta Dhony menggantikan Bambang. Tapi Dhony juga memilih hengkang.

Setelah Bambang mundur, konsep upacara 17 Agustus di IKN pun berubah. Karena berbagai fasilitas belum rampung, acara direncanakan digelar di dua tempat, yaitu di IKN dan Istana Negara Jakarta. “Kami rancang kira-kira ada acara dimulai di sana, ada juga upacara di sini (Jakarta),” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin, 3 Juni 2024.

Semula acara akan sepenuhnya diselenggarakan di IKN.

(SELENGKAPNYA baca Majalah TEMPO, Minggu, 9 Juni 2024)