Tentara Israel Akui Tidak Bisa Menghancurkan Hamas, Ini Alasannya

DEMOCRAZY.ID - Tentara Israel mengakui pihaknya tidak akan bisa menghancurkan Hamas dalam perang di Gaza.

Juru Bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menilai tujuan perang Israel untuk memberantas kelompok Hamas tidak mungkin tercapai, dan hal ini tampaknya menggarisbawahi ketegangan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi pertahanan mengenai cara dia menangani perang di Gaza.

"Urusan menghancurkan Hamas, membuat Hamas menghilang - ini hanya membuang pasir di mata publik," kata Hagari kepada Channel 13 dalam sebuah wawancara, sebagaimana dikutip dari The Times of Israel, Jumat (21/6/2024).

"Hamas adalah sebuah ide, Hamas adalah sebuah partai. Hal ini berakar di hati masyarakat - siapapun yang mengira kami dapat melenyapkan Hamas adalah salah," lanjutnya.

Hagari juga memperingatkan bahwa "jika pemerintah tidak menemukan alternatif, Hamas akan tetap berada di Jalur Gaza.

Sebagai tanggapan, kantor Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kabinet keamanan "telah menetapkan penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas sebagai salah satu tujuan perang."

"Pasukan Pertahanan Israel tentu saja berkomitmen terhadap hal ini," tambah pernyataan itu.

Unit Juru Bicara IDF kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa militer berkomitmen terhadap tujuan perang yang dinyatakan pemerintah, termasuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas, dan menambahkan bahwa Hagari telah berbicara dalam wawancara tersebut tentang "memberantas Hamas sebagai sebuah ideologi dan ide."

"Setiap klaim yang sebaliknya berarti pernyataan tersebut di luar konteks," tambah IDF.

Komentar Hagari pada Rabu menggemakan pernyataan yang dia buat bulan lalu, ketika dia ditanya apakah kebutuhan militer untuk kembali ke wilayah di Gaza yang sebelumnya dibersihkan dari Hamas adalah akibat dari pemerintah yang tidak membuat keputusan tentang siapa yang akan memerintah Jalur Gaza dan bukan kelompok tersebut.

"Tidak ada keraguan bahwa pemerintahan alternatif selain Hamas akan menciptakan tekanan terhadap Hamas, tapi itu adalah pertanyaan bagi eselon politik," katanya saat itu.

Menteri Pertahanan Yoav Gallant telah mendesak Netanyahu untuk memajukan rencana tata kelola Gaza pascaperang, memberikan peringatan pada bulan Mei bahwa kegagalan untuk menemukan pengganti Hamas akan melemahkan pencapaian militer Israel karena kelompok teror tersebut akan mampu berkumpul kembali dan menegaskan kembali kendali atas daerah kantong tersebut.

Selain itu, Gallant meminta Netanyahu untuk mengesampingkan gagasan pemerintahan militer dan sipil Israel di Gaza setelah berakhirnya perang yang dipicu oleh serangan gencar Hamas pada 7 Oktober, sebagaimana didukung oleh beberapa anggota sayap kanan koalisi Netanyahu.

Laporan televisi mengatakan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan kepala Shin Bet Ronen Bar juga baru-baru ini berselisih dengan Netanyahu mengenai perencanaan strategis, sementara pemimpin Persatuan Nasional Benny Gantz mengundurkan diri pekan lalu dari pemerintahan darurat perang setelah perdana menteri menolak menyampaikan rencana pascaperang oleh tenggat waktu yang dia tetapkan.

Ada tanda-tanda perselisihan lainnya baru-baru ini antara militer dan Netanyahu, termasuk mengenai "jeda taktis" dalam pertempuran di sepanjang jalan di Gaza selatan yang dikritik Netanyahu, sementara IDF mengatakan bahwa tindakan tersebut sejalan dengan instruksi perdana menteri untuk meningkatkan jumlah pasukan bantuan memasuki Jalur Gaza.

"Untuk mencapai tujuan menghancurkan kemampuan Hamas, saya harus membuat keputusan yang tidak selalu diterima oleh para pemimpin militer," tegas Netanyahu dalam rapat kabinet pada Minggu.

Dia juga menyerang IDF dengan mengatakan "kita punya negara dengan tentara, bukan tentara dengan negara," yang merupakan kebalikan dari sindiran tentang Prusia.

Putra tertua Netanyahu, Yair, dalam beberapa hari terakhir juga terus mengecam para pemimpin militer, menyalahkan mereka atas serangan 7 Oktober yang, tidak seperti para petinggi pertahanan, perdana menteri telah berulang kali menolak untuk mengakui tanggung jawabnya.

Sumber: CNBC