DEMOCRAZY.ID - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritisi kebijakan pemerintah soal Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Bhima berujar, kebijakan itu akan memberatkan pekerja karena gajinya wajib dipotong untuk iuran Tapera. Terlebih, iuran yang dipotong dari gaji pekerja besarnya mencapai 2,5 persen. "Di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat, potongan itu tentu sangat memberatkan," kata Bhima melalui keterangan tertulis, Senin, 3 Juni 2024. Ia pun tidak heran jika kebijakan Tapera menuai penolakan dari dunia usaha hingga asosiasi driver ojek online. Berdasarkan studi Celios, Bhima menuturkan, efek paling signifikan dari pungutan iuran untuk Tapera adalah berkurangnya jumlah tenaga kerja. Ia memprediksi, kebijakan Tapera bisa menghilangkan 466,83 ribu pekerjaan. Pasalnya, iuran Tapera mengurangi konsumsi dan investasi oleh perusahaan. "Meskipun ada sedikit peningkatan dalam penerimaan negara bersi
Tapera Dipaksakan, Studi Celios: 467 Ribu Pekerjaan Hilang, PDB Turun Rp 1,21 T hingga Daya Beli Jeblok
Juni 06, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritisi kebijakan pemerintah soal Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Bhima berujar, kebijakan itu akan memberatkan pekerja karena gajinya wajib dipotong untuk iuran Tapera. Terlebih, iuran yang dipotong dari gaji pekerja besarnya mencapai 2,5 persen. "Di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat, potongan itu tentu sangat memberatkan," kata Bhima melalui keterangan tertulis, Senin, 3 Juni 2024. Ia pun tidak heran jika kebijakan Tapera menuai penolakan dari dunia usaha hingga asosiasi driver ojek online. Berdasarkan studi Celios, Bhima menuturkan, efek paling signifikan dari pungutan iuran untuk Tapera adalah berkurangnya jumlah tenaga kerja. Ia memprediksi, kebijakan Tapera bisa menghilangkan 466,83 ribu pekerjaan. Pasalnya, iuran Tapera mengurangi konsumsi dan investasi oleh perusahaan. "Meskipun ada sedikit peningkatan dalam penerimaan negara bersi