DEMOCRAZY.ID - Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera menjadi perbincangan publik. Sejumlah elemen masyarakat, buruh hingga asosiasi pengusaha kompak menolak iuran 3% Tapera. Badan Pengelola (BP) Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan tersebut. Dalam Tapera ini akan ada Komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan tabungan ini, selain komisioner dan deputi komisioner. Mengutip laman BP Tapera, anggota komite Tapera terdiri dari: Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati Menaker, Ida Fauziyah, Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. Kemudian komisioner dan deputi komisioner, yakni: Deputi Komisioner Bidang Pengumpulan Dana, Doddy Bursman Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Sid Herdi Kusuma Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Sugiyarto Deputi Komisioner Bidang hukum dan Administrasi, Wilson Lie Simatupang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan gaji atau honorarium
DEMOCRAZY.ID - Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera menjadi perbincangan publik. Sejumlah elemen masyarakat, buruh hingga asosiasi pengusaha kompak menolak iuran 3% Tapera. Badan Pengelola (BP) Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan tersebut. Dalam Tapera ini akan ada Komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan tabungan ini, selain komisioner dan deputi komisioner. Mengutip laman BP Tapera, anggota komite Tapera terdiri dari: Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati Menaker, Ida Fauziyah, Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. Kemudian komisioner dan deputi komisioner, yakni: Deputi Komisioner Bidang Pengumpulan Dana, Doddy Bursman Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Sid Herdi Kusuma Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Sugiyarto Deputi Komisioner Bidang hukum dan Administrasi, Wilson Lie Simatupang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan gaji atau honorarium