DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan jika lahan di IKN masih ada yang bermasalah.
Namun AHY enggang menyebutkan apa penyebab utama dari lahan IKN yang bermasalah itu.
Dari 36 ribu hektar lahan di IKN, sebanyak 2.086 hektar masih bermasalah hingga sampai hari ini.
Pernyataan mengenai lahan IKN yang masih bermasalah itu diungkapkan oleh AHY sendiri secara langsung.
"Dari 36 ribu itu ada 2.086 hektar yang masih belum dinyatakan clean and clear," kata AHY.
Lahan tersebut kata AHY masih diduduki oleh masyarakat setempat, padahal lahan tersebut sudah seharunya untuk di bebaskan.
"Intinya jangan sampai ada yang masih menduduki masyarakat," ungkapnya.
Sebab lahan tersebut nantinya akan masuk dalam IKN sehingga tak boleh diisi oleh masyarakat setempat.
AHY enggan blak-blakan mengenai masalah lahan tersebut dan kesimpulannya adalah belum ditangani dengan baik.
"Belum ditangani dengan baik sesuai dengan aturan," tuturnya.
Namun ia sudah berdiskusi terkait masalah tersebut untuk segera dituntaskan dengan baik.
"Kita sudah melaporkan ini dan saya tadi sudah mengobrolo dengan mas Wamen intinya OIKN akan segera menuntaskan ini," paparnya.
AHY menyebut-nyebut terkait uang pengganti, tetapi tak disebutkan secara spesifik apakah masyarakat yang menduduki lahan IKN itu belum diberi uang pengganti atau sudah.
Sebab menurutnya masyarakat harus mendapatkan ganti rugi sekalipun tanah tersebut tak memiliki sertifikat namun sudah digunakan masyarakat dengan tempo waktu tertentu.
AHY enggan blak-blakan apa yang sebenarnya terjadi meski mengetahuinya sebab itu bukan otoritasnya.
"Ada masalah tertentu yang tidak bisa disampaikan oleh AHY karena bukan otoritas saya," jelasnya.
Namun, ia menjelaskan sebenarnya pembebasan lahan itu tinggal dieksekusi dengan baik saja.
"Pendeknya sebetulnya tinggal dieksekusi dengan baik," pungkasnya.
Itulah AHY Sebut 2.086 Hektar Lahan di IKN Masih Bermasalah, Penyebabnya Tak Bisa Diungkap ke Publik, dikutip Ayobandung.com dari akun YouTube Kompas.com, Sabtu 8 Juni 2024.
Upacara HUT ke-79 RI Jadinya di IKN & Jakarta, Ini Alasan Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai rencana upacara kemerdekaan HUT RI ke - 79 digelar di Jakarta dan Nusantara, tak hanya digelar satu tempat. Menurutnya pertimbangan itu dilakukan karena saat ini masa transisi perpindahan ibu kota.
"Enggak, ini kan masa transisi, masa transisi dari Jakarta menuju IKN Nusantara. Agar ada perjalanan menuju perpindahannya itu kelihatan. Jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan," kata Jokowi di Posyandu RPTRA Taman Sawo Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Menurut Jokowi ketika peraturan presiden (Perpres) terkait perpindahan IKN sudah diteken baru dilakukan di satu tempat, yakni Nusantara.
"Nah nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan baru nanti di IKN saja. Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah," kata Jokowi.
Namun menurut Jokowi dalam penyelenggaraan upacara di IKN nantinya juga akan mengundang banyak tamu penting hingga mantan presiden RI.
"Semuanya diundang, semuanya diundang. ke IKN," kata Jokowi.
Sebelumnya pemerintah memutuskan penyelenggaraan upacara kemerdekaan di dua tempat ini pada saat Rapat Terbatas terkait HUT Ke - 79 RI bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (10/6/2024).
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Muhadjir menjelaskan nantinya skema yang dilakukan dalam penyelenggaraan upacara, nantinya Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara di IKN. Di IKN nantinya juga akan dihadiri presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sedangkan upacara di Istana Negara, Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, yang akan dihadiri pula wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
"Nanti pak wapres didampingi wapres terpilih, presiden akan didampingi presiden terpilih," kata Muhadjir.
Sumber: Kompas
