Pengamat Sebut Publik Pesimis Pada Prabowo-Gibran, Pengusaha: Buktinya Nilai Tukar Rupiah Jatuh

DEMOCRAZY.ID - Para pendukung dan pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 menaruh asa besar.

Mereka berharap Prabowo-Gibran bisa memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, mulai dari ekonomi, hukum, hingga keamanan negara.

Namun, bagi sekitar 40 persen rakyat Indonesia yang tak memilih Prabowo-Gibran, mereka justru pesimis.

Sebab, Prabowo-Gibran hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik sekaligus Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai adanya kesinambungan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal tersebut kata Ujang tergambar dari survei Litbang Kompas terbaru yang mengungkap adanya kesinambungan pemerintahan Jokowi ke Prabowo

Ujang menilai publik percaya banyaknya persoalan bangsa Indonesia seperti persoalan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya mampu diatasi, baik di masa kepemimpinan Jokowi maupun nanti di masa kepemimpinan Prabowo.

“Keyakinan yang luar biasa dari publik masyarakat Indonesia atas sosok Prabowo-Gibran patut dibanggakan untuk membawa Indonesia menuju negara yang berkesejahteraan, berkeadilan dan diperhitungkan di dunia Internasional,” ujar Ujang, Sabtu (22/6/2024).

Kepercayaan publik tersebut menjadi momentum bagus bagi Prabowo-Gibran untuk dapat menjalankan pemerintahan dalam kurun waktu lima tahun ke depan setelah pelantikan 20 Oktober mendatang.

“Masyarakat sangat bangga Prabowo-Gibran kelak akan mampu membawa bangsa mengalami perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang diharapkan tuntas dalam lima tahun ke depan,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Ujang juga menilai bahwa masyarakat Indonesia antusias Prabowo-Gibran melanjutkan tongkat estafet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Berdasarkan survei Litbang Kompas selama dua periode pemerintahan Jokowi-Maruf, kepuasan publik tercatat positif.

Bahkan, di detik-detik akhir masa jabatan Jokowi-Maruf kepuasan publik tercatat lebih tinggi ketimbang periode sebelumnya.

Dari temuan Litbang Kompas, sebanyak 83,6 persen publik yakin jika pemerintahan Prabowo-Gibran akan meninggikan martabat negara di mata internasional.

Adapun 83,6 persen yakin pemerintahan baru tersebut akan memperkuat pertahanan negara, 67,6 persen yakin terhadap peningkatan nilai tambah pengolahan hasil alam (hilirisasi), 68,5 persen yakin terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi negara, 62,4 persen yakin terhadap penambahan lapangan kerja baru, 69 persen terhadap realisasi kedaulatan pangan (swasembada).

Sementara 57,3 persen yakin terhadap realisasi program makan bergizi gratis, 72,4 persen yakin terhadap penyelesaian pembangunan IKN, dan 64,8 persen yakin terhadap pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Akan tetapi, di tengah keyakinan publik terhadap Prabowo-Gibran, nilai tukar rupiah justru kembali merosot ke level Rp16.471 per dolar AS atau turun 41 poin atau 0,25 persen dibandingkan posisi sebelumnya Rp16.430, Jumat (21/62024).

Posisi kurs mata uang garuda ini menjadi yang terburuk sejak 23 Maret 2020 di mana rupiah kala itu di Rp 16.575 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi, mengatakan pelemahan rupiah ini dipengaruhi sentimen meningkatnya risiko fiskal.

"Pasar terus memantau ketidakpastian arah kebijakan fiskal yang meningkatkan fiscal risk juga menjadi faktor yang memengaruhi pelemahan mata uang rupiah," katanya dalam catatan harian Sabtu (22/6/2024).

Hal itu dilihat dari kondisi proyeksi defisit anggaran pemerintah di APBN yang besar di kisaran 2,8 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut mendekati batas atas level tiga persen dari PDB.

Terlebih belakangan ini bermunculan kabar mengenai sikap Prabowo yang terlihat permisif dengan utang.

Bahkan Prabowo diisukan akan menaikkan rasio utang pemerintah hingga 50 persen dari PDB, meski kemudian kabar itu sudah dibantah tim Prabowo-Gibran.

"Pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran harus secepatnya menyampaikan komitmennya terhadap disiplin fiskal, agar naiknya risiko fiskal dapat ditekan dan tidak menciptakan sentimen negatif terhadap rupiah," ucapnya.

Menurut Ibrahim, pemerintah dan Bank Indonesia selayaknya menjaga stabilitas rupiah berbasis kekuatan fundamental perekonomian Indonesia.

Yakni surplus neraca perdagangan, bukan intervensi valuta asing (valas) dengan cadangan devisa yang terbatas atau menaikkan suku bunga domestik.

"Sebenarnya rupiah tidak perlu mengalami pelemahan yang panjang jika pasokan dolar dari surplus neraca perdagangan mengalir ke pasar," imbuhnya.

Pelemahan rupiah, kata Ibrahim, merupakan anomali karena hingga Mei 2024 Indonesia masih mencatatkan surplus neraca perdagangan yang cukup baik.

Sumber: Tribun