Pengamat Politik: Putusan MA Jadi 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

DEMOCRAZY.ID - Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perubahan syarat batas usia calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah dianggap sebagai bagian dari kesepakatan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi), demi mengamankan posisi menjelang akhir masa jabatannya. "Paket kesepakatan politiknya sudah bisa ditebak. Pertama jalan politik untuk Gibran menjadi cawapres. Kedua jalan politik untuk menantu Jokowi menjadi Cagub di Sumatera Utara," kata pengamat politik Jannus TH Siahaan dalam pernyataannya seperti dikutip Kompas.com pada Minggu (2/6/2024). "Ketiga, paket kesepakatan untuk membuka jalan bagi Kaesang mengikuti kontestasi Pilkada di Jakarta," sambung Jannus. Menurut Jannus, bagian terakhir dari kesepakatan politik itu adalah mengakomodasi Jokowi pasca tidak lagi menjadi presiden pasca dilantiknya Presiden dan Wapres terpilih. Dia menduga, dalam paket kesepakatan itu Jokowi berkewajiban untuk mengerahkan semua kekuasaan sampai Oktober 2024 buat memuluskan hal itu