DEMOCRAZY.ID - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menanggapi belum ditandatanganinya keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota negara. Dia mengatakan pemerintah perlu menyampaikan kepastian kapan ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. “Kapan Keppres-nya diteken? Itu simpang siur, katanya Juli, ada yang bilang Agustus. Kemudian ada lagi yang bilang bukan Presiden Jokowi yang meneken, tetapi nanti Presiden Prabowo yang meneken. Jadi saya kira ini penting diklirkan soal kapan pindahnya itu,” kata dia dalam webinar yang dipantau di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Dia menyebutkan, jika keppres yang mengatur hal tersebut belum tersedia, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berlaku. Sedangkan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum berlaku. “Sayan
DEMOCRAZY.ID - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menanggapi belum ditandatanganinya keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota negara. Dia mengatakan pemerintah perlu menyampaikan kepastian kapan ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. “Kapan Keppres-nya diteken? Itu simpang siur, katanya Juli, ada yang bilang Agustus. Kemudian ada lagi yang bilang bukan Presiden Jokowi yang meneken, tetapi nanti Presiden Prabowo yang meneken. Jadi saya kira ini penting diklirkan soal kapan pindahnya itu,” kata dia dalam webinar yang dipantau di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Dia menyebutkan, jika keppres yang mengatur hal tersebut belum tersedia, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berlaku. Sedangkan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum berlaku. “Sayan