DEMOCRAZY.ID - Partai Buruh meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ada enam alasan pihaknya menolak PP Tapera. Pertama, ketidakpastian akan memiliki rumah. "Dengan potongan iuran sebesar tiga persen dari upah buruh, dalam sepuluh hingga dua puluh tahun kepesertaannya, buruh tidak akan bisa membeli rumah. Bahkan hanya untuk uang muka saja tidak akan mencukupi," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (1/6). Alasan kedua adalah pemerintah dianggap lepas tanggung jawab. Pasalnya dalam PP Tapera, sambung Said, tidak ada satu klausul pun yang menjelaskan bahwa pemerintah ikut mengiur dalam penyediaan rumah untuk buruh dan peserta Tapera lainnya. Iuran hanya dibayar oleh buruh dan pengusaha saja, tanpa ada anggaran dari APBN dan APBD yang disisihkan oleh pemerintah untuk Tapera. Dengan demikian,
DEMOCRAZY.ID - Partai Buruh meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ada enam alasan pihaknya menolak PP Tapera. Pertama, ketidakpastian akan memiliki rumah. "Dengan potongan iuran sebesar tiga persen dari upah buruh, dalam sepuluh hingga dua puluh tahun kepesertaannya, buruh tidak akan bisa membeli rumah. Bahkan hanya untuk uang muka saja tidak akan mencukupi," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (1/6). Alasan kedua adalah pemerintah dianggap lepas tanggung jawab. Pasalnya dalam PP Tapera, sambung Said, tidak ada satu klausul pun yang menjelaskan bahwa pemerintah ikut mengiur dalam penyediaan rumah untuk buruh dan peserta Tapera lainnya. Iuran hanya dibayar oleh buruh dan pengusaha saja, tanpa ada anggaran dari APBN dan APBD yang disisihkan oleh pemerintah untuk Tapera. Dengan demikian,