DEMOCRAZY.ID - Rencana Presiden Joko Widodo menggelar upacara kemerdekaan 17 Agustus di IKN dinilai tidak efektif sekaligus pemborosan anggaran apalagi jika ingin segera berkantor di IKN. Pernyataan ini disampaikan pakar kebijakan publik universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, Selasa (11/6). “Itu pemborosan. Jadi kebijakan yang cenderung pemaksaan politik atau gimik politik,” cetusnya. Upacara tersebut disebut bukan kebutuhan yang bersifat urgen. Hal yang penting, menurutnya, ialah ketiadaan ibu kota negara secara fisik. “Yang lebih urgen kita ini loh secara fisik tidak ada lagi ibu kota. Jakarta bukan lagi ibu kota sedangkan IKN air bersih saja belum ada,” ungkapnya. Dia meminta Jokowi untuk membatalkan rencana itu dan fokus pada rencana yang substansi lain. “Rencana itu dibatalkan saja dan keinginan politiknya diturunkan,” imbuhnya. Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono mengemukakan salah satu tujuan presiden menggelar upacara salah satunya di IKN
DEMOCRAZY.ID - Rencana Presiden Joko Widodo menggelar upacara kemerdekaan 17 Agustus di IKN dinilai tidak efektif sekaligus pemborosan anggaran apalagi jika ingin segera berkantor di IKN. Pernyataan ini disampaikan pakar kebijakan publik universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, Selasa (11/6). “Itu pemborosan. Jadi kebijakan yang cenderung pemaksaan politik atau gimik politik,” cetusnya. Upacara tersebut disebut bukan kebutuhan yang bersifat urgen. Hal yang penting, menurutnya, ialah ketiadaan ibu kota negara secara fisik. “Yang lebih urgen kita ini loh secara fisik tidak ada lagi ibu kota. Jakarta bukan lagi ibu kota sedangkan IKN air bersih saja belum ada,” ungkapnya. Dia meminta Jokowi untuk membatalkan rencana itu dan fokus pada rencana yang substansi lain. “Rencana itu dibatalkan saja dan keinginan politiknya diturunkan,” imbuhnya. Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono mengemukakan salah satu tujuan presiden menggelar upacara salah satunya di IKN