Para Pakar Minta Jokowi Batalkan Upacara di IKN, Kenapa?

DEMOCRAZY.ID - Rencana Presiden Joko Widodo menggelar upacara kemerdekaan 17 Agustus di IKN dinilai tidak efektif sekaligus pemborosan anggaran apalagi jika ingin segera berkantor di IKN. 

Pernyataan ini disampaikan pakar kebijakan publik universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, Selasa (11/6).

“Itu pemborosan. Jadi kebijakan yang cenderung pemaksaan politik atau gimik politik,” cetusnya.

Upacara tersebut disebut bukan kebutuhan yang bersifat urgen. Hal yang penting, menurutnya, ialah ketiadaan ibu kota negara secara fisik.

“Yang lebih urgen kita ini loh secara fisik tidak ada lagi ibu kota. Jakarta bukan lagi ibu kota sedangkan IKN air bersih saja belum ada,” ungkapnya.

Dia meminta Jokowi untuk membatalkan rencana itu dan fokus pada rencana yang substansi lain. “Rencana itu dibatalkan saja dan keinginan politiknya diturunkan,” imbuhnya.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono mengemukakan salah satu tujuan presiden menggelar upacara salah satunya di IKN bertujuan memperlihatkan pada investor bahwa pembangunan berjalan.

“Itu salah satu tujuannya. Hanya, dengan pengunduran kepala dan wakil otorita IKN upacara itu hanya akan membuat buruk citra IKN. Upacara di tengah bangunan yang belum siap,” ungkapnya.

Dia pun meminta presiden untuk mempertimbangkan rencana upacara di IKN. Berubahnya rencana upacara tersebut membuktikan ketidaksiapan perencanaan untuk penyelenggaraan upacara.

“Jika itu tidak visible ya di Jakarta saja upacaranya. Realistis saja. Jangan sampai nanti muncul pertanyaan tambahan kalau upacara di tempat yang sangat minim.”

Dia pun mengkhawatirkan kepastian pembangunan IKN jangka panjang. Sebab persiapan upacara 17 Agustus menjadi tolok ukur kesiapan dan kemantangan ibu kota.

Anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat mengatakan penilaian satirnya. Menurutnya, rencana itu akan memboroskan anggaran negara.

“Masak tidak percaya sama Pak Jokowi? Inilah kalau perencanaan terlalu dipaksakan. Tanyakan saja pada menterinya bagaimana pemborosan anggaran dan efektivitasnya,” tandasnya.

Sumber: MediaIndonesia