DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut demokrasi Indonesia selama dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak jalan ke mana-mana alias stagnan. Bahkan, ia menilai kualitas demokrasi Tanah Air cenderung menurun. "Apalagi ditambah dengan aturan-aturan yang semakin mencemaskan," katanya ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Juni 2024. Yang paling ia soroti ialah sistem berdemokrasi dalam ajang pemilihan umum di era pemerintahan Jokowi. Menurut dia, kerusakan sistem pemilu Indonesia semakin menjadi-jadi. Ia mengungkapkan, bahwa rezim Jokowi membuat cita-cita reformasi yang semestinya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin jauh. Refly menyebut, indeks persepsi korupsi di Indonesia tidak naik sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal itu menandakan kasus korupsi di masa pemerintahan Jokowi makin marak, sementara upaya pemberantasan korupsi juga gagal. "Kolusi? Makin banyak. Putusan MK da
Pakar HTN Refly Harun: Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat!
Juni 02, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut demokrasi Indonesia selama dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak jalan ke mana-mana alias stagnan. Bahkan, ia menilai kualitas demokrasi Tanah Air cenderung menurun. "Apalagi ditambah dengan aturan-aturan yang semakin mencemaskan," katanya ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Juni 2024. Yang paling ia soroti ialah sistem berdemokrasi dalam ajang pemilihan umum di era pemerintahan Jokowi. Menurut dia, kerusakan sistem pemilu Indonesia semakin menjadi-jadi. Ia mengungkapkan, bahwa rezim Jokowi membuat cita-cita reformasi yang semestinya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin jauh. Refly menyebut, indeks persepsi korupsi di Indonesia tidak naik sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal itu menandakan kasus korupsi di masa pemerintahan Jokowi makin marak, sementara upaya pemberantasan korupsi juga gagal. "Kolusi? Makin banyak. Putusan MK da