DEMOCRAZY.ID - Pakar dari Australia mengungkapkan motif pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membagi konsensus tambang ke organisasi masyarakat berbasis agama. Menurut pengamat politik dan internasional Universitas Murdoch, Ian Wilson, jika dilihat dari perspektif pemerintah dan politik, keputusan pemerintahan Jokowi ini sebagai bagian dari upaya mengurangi kesenjangan sosial. Namun, ia juga mencium ada upaya "balas jasa" terkait kebijakan yang diloloskan baru-baru ini. "Secara resmi, argumen pemerintah adalah bahwa ini suatu cara untuk menyejahterakan rakyat dan ketimpangan sosial dan ekonomi lewat menyejahterakan organisasi masa," kata Wilson saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (10/6). Secara politis, Wilson menganggap langkah itu sebagai "transaksionalisme" atau cara untuk membalas budi ormas agama tertentu yang mendukung pemerintah", termasuk dalam memenangkan presiden selanjutnya. Salah satu yang menerima konsesi tambang itu adalah organisasi I
DEMOCRAZY.ID - Pakar dari Australia mengungkapkan motif pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membagi konsensus tambang ke organisasi masyarakat berbasis agama. Menurut pengamat politik dan internasional Universitas Murdoch, Ian Wilson, jika dilihat dari perspektif pemerintah dan politik, keputusan pemerintahan Jokowi ini sebagai bagian dari upaya mengurangi kesenjangan sosial. Namun, ia juga mencium ada upaya "balas jasa" terkait kebijakan yang diloloskan baru-baru ini. "Secara resmi, argumen pemerintah adalah bahwa ini suatu cara untuk menyejahterakan rakyat dan ketimpangan sosial dan ekonomi lewat menyejahterakan organisasi masa," kata Wilson saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (10/6). Secara politis, Wilson menganggap langkah itu sebagai "transaksionalisme" atau cara untuk membalas budi ormas agama tertentu yang mendukung pemerintah", termasuk dalam memenangkan presiden selanjutnya. Salah satu yang menerima konsesi tambang itu adalah organisasi I