Menkominfo: Pusat Data Nasional Diserang Ransomware, Pelaku Minta Tebusan 8 Juta Dolar AS!

DEMOCRAZY.ID - Pusat Data Nasional (PDN) terkena gangguan akibat serangan siber ransomware. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa ada permintaan uang tebusan dari peretas.

"Menurut tim, (uang tebusan) 8 juta dolar," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024). Budi menjawab pertanyaan wartawan apakah ada permintaan uang tebusan di balik serangan ransomware itu.

Ia tak berbicara banyak mengenai uang tebusan itu. Ia langsung meninggalkan wartawan karena hendak mengikuti sidang kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo.

"Ini serangan virus LockBit 3.0," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua BSSN Hinsa Siburian serangan siber tersebut terjadi di Pusat Data Nasional Sementara yang lokasinya ada di Surabaya, Jawa Timur.

"Perlu kami sampaikan insiden Pusat Data Sementara inilah dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cipher. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari Ransomware LockBit 3.0," ujar Hinsa, Senin (24/6/2024).

"Jadi, Ransomware ini dikembangkan terus. Ini yang terbaru setelah kita lihat dari sampel, sudah dilakukan sementara oleh forensik BSSN," sambungnya.

Terkait disampaikannya perkembangan terkini Pusat Data Nasional Sementara ke publik, Hinsa mengatakan ini sebagai sebuah bentuk pembelajaran.

"Perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi dan segera kita sampaikan juga kepada instansi maupun teman-teman lain, sekaligus sebagai lesson learn untuk kita mitigasi kemungkinan terjadi lainnya," tuturnya.

Kominfo Bilang 210 Instansi Terdampak Serangan Ransomware di Server PDN

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan serangan siber Ransomware terhadap server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia.

“Saat ini kami melakukan migrasi data-datanya. Harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenan dengan penyedia layanannya,” kata Semuel di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024.

Sementara beberapa instansi yang sudah mulai beroperasi diantaranya Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). 

“Kota Kediri juga sudah on, yang lainnya lagi dalam proses,” kata Semuel.

Semuel tak menampik serangan siber ke PDN itu merugikan layanan publik. Yang paling berdampak adalah Ditjen Imigrasi, mengingat hal ini langsung berhadapan dengan masyarakat. 

“Ada 210 tadi, rinciannya banyak sekali. PUPR juga kena dan sedang proses migrasi juga,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian mengatakan setelah mengetahui kejadian di PDNS Surabaya pada 20 Juni 2024, dia langsung mengerahkan tim ke lokasi. Tujuannya, kata dia, guna membantu Kominfo dan Telkom Sigma yang mengelola PDNS. 

“Jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data internasional, pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Kominfo pusat data sementara yang ada di Jakarta dan di Surabaya," kata Hinsa. 

"Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya.”

Ia mengonfirmasi adanya serangan siber Ransomware pada PDNS Surabaya itu. Adapun nama Ransomware, yakni Brain Cheaper. 

Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari Ransomware lockbit 3.0, mengingat sifat Ransomware yang terus berkembang. 

“Ini yang terbaru yang setelah kami lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Tentu ini perlu kami ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat kejadian yang lain,” katanya.

Sumber: Tempo