'Mengebut IKN Jelang 17 Agustus'

'Mengebut IKN Jelang 17 Agustus'

Barisan sawit dan akasia menyambut di Ibu Kota Nusantara (IKN) begitu kami keluar dari Jalan Sepaku yang berliku-liku, Jumat siang, 7 Juni 2024. Dari Balikpapan, kami menghabiskan waktu dua jam untuk sampai ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.

Masuk ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, jalanan terlihat berbeda, sebagian besar masih berupa tanah liat. Seorang pekerja konstruksi yang hari itu menemani kami berkata, kondisi dan akses jalan sering berubah-ubah karena proyek pembangunan masih berjalan. Kerap kali jalan sementara dibuat untuk membuka akses bagi kendaraan proyek.

Mobil kami pun melanjutkan perjalanan, melewati rute yang sama dengan truk-truk proyek. Kadang, mobil berhenti untuk menyesuaikan traksi dengan kontur tanah yang bergelombang.

Kami tiba di Kompleks Istana Kepresidenan jelang matahari tepat di atas kepala, yakni pukul 11.30 WITA. Berdiri di area inti IKN, terlihat Istana dan area perkantoran presiden telah berdiri walau belum sepenuhnya jadi.

Kerangka bangunan berbentuk burung Garuda itu telah tampak, dengan sejumlah derek jangkung atau crane melintang di atasnya. Menurut Kementerian PUPR, per 30 Mei 2024, pembangunan kantor presiden telah mencapai 89,99%.

Mobil kami berhenti di sisi belakang kantor presiden. Kami lalu turun dan berjalan kaki untuk melihat proses pembangunan kantor presiden itu.

Setelah 15 menit berjalan, kami tiba di lapangan upacara. Dari situ, lengkung dan pilar-pilar Istana terlihat kokoh. Di depannya, tempat kami berdiri, adalah lapangan dengan hamparan rumput hijau yang akan menjadi panggung utama dari Upacara 17 Agustus untuk memperingati HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.

Tiang bendera sumbangan pengusaha konstruksi baja Budi Harta Winata—yang ikut membangun IKN—juga telah terpancang tegak di sana.

Target Jokowi menggelar Upacara 17 Agustus di IKN membuat para pekerja proyek di sana terus bergerak. Hampir 24 jam pengerjaan sejumlah proyek tidak berhenti.

“Kalau di lapangan, libur bisa diatur. Kita sendiri yang bagi-bagi waktu,” kata Rohim, salah satu pekerja proyek di kawasan Istana.

PUPR menyebut, pembangunan gedung Istana dan lapangan upacara telah mencapai 69,91% per 30 Mei 2024. Keterangan itu tampak sesuai dengan kondisi yang kami temui di lapangan.

Satu lokasi yang juga penting adalah Bandara VVIP di Penajam yang secara khusus akan melayani kegiatan pemerintahan di IKN. Percepatan Pembangunan Bandara VVIP ini telah tertuang dalam Perpres Nomor 31 Tahun 2023 demi mengembangkan konektivitas IKN.

Minggu, 9 Juni 2024, kami pun menyambangi lokasi Bandara VVIP tersebut yang berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan darat dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Di sana, pengerjaan masih berlangsung.

Terlihat landasan pacu (runway) masih berupa tanah merah, belum dilapisi aspal. Di dekatnya, tampak deretan gunungan pasir tanda pembangunan terus berjalan.

Tampak pula pembangunan Terminal VIP dan VVIP. Data PUPR menyebut, pembangunan terminal ini baru mencapai 22% pada 30 Mei 2024. Maka, wajar penggarapan kini dikebut karena di sinilah rencananya pesawat presiden bakal mendarat pada Upacara 17 Agustus nanti.

Kini, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, progres pembangunan Bandara VVIP IKN telah mencapai 50%. Targetnya, pada akhir tahun ini, yakni Desember 2024, bandara ini harus sudah bisa digunakan pesawat-pesawat berbadan besar.

“Targetnya, pada 1 Agustus panjang [runway] 2.400 meter; pada Desember 3.000 meter. Waktu kita tidak banyak. Sekarang kita selesaikan dulu yang 2.400 meter supaya pesawat narrow body, termasuk pesawat Presiden, itu bisa take off dan landing di sana. Baru Desember nanti, full, [Boeing] 777 bisa mendarat di sana,” kata Budi, (7/6).

Ia menekankan pentingnya Bandara VVIP siap pada 1 Agustus—yang tinggal 1,5 bulan lagi—untuk didarati para pejabat penting dan tamu negara.

“Mungkin empat hari sebelumnya sudah dilakukan kalibrasi [peralatan navigasi penerbangan]. Jadi pesawat-pesawat [yang akan mendarat di Bandara VVIP] tes berkaitan dengan landasan, lampu, dan sebagainya,” jelas Budi.

Menurutnya, dengan panjang landasan pacu yang memadai (2.400 meter), Bandara VVIP bisa digunakan 200–300 pesawat per hari. Namun untuk saat ini, ujarnya, “Kita utamakan [pejabat] eselon I, menteri, presiden, dan tamu negara tertentu.”

Nantinya, menurut Menhub, jarak Bandara VVIP ke lokasi Upacara 17 Agustus di Lapangan Istana IKN yang sejauh 25 kilometer dapat ditempuh lewat jalan tol selama 20 menit saja.

“Sama, lah seperti [dari Istana Merdeka] ke Bandara Halim,” kata Budi Karya.

Untuk saat ini, jarak antara IKN ke Bandara VVIP masih 1,5 jam karena belum tersambung oleh jalan tol.

Menhub mengatakan, Jokowi berencana menginap di IKN pada Juli, bulan depan. Sang Presiden akan menginap di rumah dinas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang sudah jadi di IKN. Di sana, beberapa rumah menteri memang sudah siap ditinggali.

Namun, meskipun kediaman menteri-menteri sudah siap, gedung-gedung kementerian tampak belum siap digunakan. Dengan demikian, setelah Upacara 17 Agustus nanti, belum tentu para menteri berbondong-bondong pindah ke IKN dan bekerja dari sana.

Budi Karya menyatakan, kepindahan ke IKN akan berjalan bertahap. Misalnya, karena jumlah pegawai pada tahap awal kepindahan belum terlalu banyak, maka kantor Menko akan digunakan oleh beberapa kementerian agar efisien.

“Misal oleh Menko Marinves, saya (Kemenhub), Parekraf, dan lainnya. Konsep itulah yang akan diterapkan,” jelasnya.

Itu pun bukan berarti para menteri tiap hari berkantor di IKN, sebab ada beberapa urusan yang perlu mereka kerjakan di Jakarta.

“Tidak sepanjang 7 hari kita di sana (IKN),” kata Budi Karya yang bakal mulai berkantor di IKN pada bulan Juli.

Di IKN, Budi selaku Menhub bakal mengawal proyek pembangunan bandara, trem otonom (autonomous-rail rapid transit, ART) dan kendaraan listrik (electric vehicle, EV).

Sebelumnya, pakar otonomi daerah Prof. Dr. Djohermansyah Djohan mengingatkan bahwa model kerja bolak-balik Jakarta-IKN justru akan menghabiskan lebih banyak anggaran negara.

“Kalau dipaksakan pindah dalam waktu cepat padahal kotanya (IKN) belum jadi dan livability-nya rendah, maka pegawai nggak nyaman bekerja, akhirnya cari cara supaya bisa [balik terus] ke Jakarta. Padahal kalau birokrasinya bolak-balik, ongkosnya mahal,” kata Djohermansyah.

Walau akses di IKN masih jauh dari beres dan gedung-gedung kementerian belum siap pakai, Kementerian PUPR mengeklaim progres pembangunan Tahap I (2022-2024) di KIPP telah mencapai 84% pada akhir Mei. Khusus gedung legislatif dan yudikatif yang semula masuk tahap I, pembangunannya akan dimasukkan pada tahap II (2025-2029).

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, menyatakan fokus penyelesaian kini ada di area lapangan upacara dan Istana. Area tersebut menjadi prioritas karena akan dipakai Upacara 17 Agustus yang tersisa sekitar 2 bulan lagi. Danis menargetkan pembangunan di kedua area itu -termasuk kantor presiden berlatar Garuda di belakang Istana- tuntas pada akhir Juli.

“Gedung kawasan Istana prioritas untuk upacara, lapangan upacara, kami dahulukan. Istana di [bagian] dalam ada beberapa bangunan, misalnya ruang kredensial kami dahulukan. Tapi ada beberapa bagian yang memang sesuai kontrak baru selesai di akhir 2024,” ucap Danis.

Tak hanya itu, Danis menyebut proyek-proyek di KIPP yang ditargetkan tuntas -atau setidaknya bisa dipakai fungsional- pada akhir Juli yakni rumah tapak menteri, gedung-gedung Kemenko, dan tower apartemen untuk ASN. Penuntasan proyek-proyek tersebut untuk mendukung operasional presiden, beberapa menteri, serta ribuan ASN yang bakal pindah ke IKN secara bertahap.

Pembangunan rumah tapak menteri yang berjumlah 36 unit dan masing-masing berisi 9 kamar itu telah mencapai 91%. Sementara gedung-gedung Kemenko walau ditargetkan selesai akhir 2024, bisa dipakai secara fungsional mulai Agustus.

“Gedung Kemenko ada 6 lantai, agar bisa terpakai pada Juli-Agustus lantai 1, 2, 3 kami prioritaskan, tapi gedungnya sudah selesai. Sambil yang [lantai] 4, 5, 6 kami selesaikan juga,” kata Danis.

Adapun pembangunan hunian untuk ASN, kata Danis, akan selesai 12 tower dari total 47 tower pada Juli. Tiap tower terdiri dari 60 unit apartemen yang berisi masing-masing 3 kamar. Sedangkan 35 tower sisanya menyusul pada September dan November.

“Jadi akan ada 720 unit apartemen [ASN] yang Insyaallah siap pada akhir Juli,” ucapnya.

Kejar tayang pembangunan jelang upacara juga termasuk dari sisi akses menuju IKN. Selama ini akses menuju IKN ditempuh lewat Tol Balikpapan-Samarinda, kemudian melalui jalan nasional di Semboja, Kutai Kartanegara dan Sepaku sisi timur, Penajam Paser Utara. Rute itu memakan waktu sekitar 2 jam.

Nantinya jelang upacara 17 Agustus, kendaraan menuju IKN tak perlu melalui Semboja dan Sepaku. Kendaraan bisa melalui tol IKN yang akan berstatus fungsional sejauh 27,4 km dari Karang Joang, Balikpapan, hingga Jembatan Pulau Balang, Penajam Paser Utara. Selanjutnya kendaraan melewati jalan akses Pulau Balang dan jalan nasional Sepaku sisi barat.

“Belum selesai [total] jalan tolnya, tapi [bisa dipakai] satu arah. Dari 3 lajur, 2 lajur sudah diaspal,” kata Danis.

Secara total, jaringan tol IKN memiliki panjang 47 km yang ditargetkan selesai sepenuhnya pada 2026. Salah satu titik krusial pembangunan tol tersebut adalah terowongan bawah laut di kawasan Mentawi

“Terowongan bawah laut sedang kami siapkan desainnya,” kata Dani

Nasib Investasi IKN

Di tengah pembangunan yang digeber, hingga kini realisasi investasi asing di IKN masih tanda tanya. Pada November tahun lalu, Presiden Jokowi menyatakan belum ada investor asing yang masuk ke IKN walau sudah ada lebih dari 300 Letter of Intent (LoI). Ia menyebut, sejauh ini investasi masih didominasi investor domestik.

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyatakan investor asing sedianya sudah masuk di IKN, namun bukan sebagai investor tunggal, melainkan bermitra dengan investor lokal.

Ia mencontohkan pembangunan Hotel Nusantara oleh taipan Aguan dilakukan dengan mitra investasi asing dari Accor Group Swiss. Lalu Pakuwon yang akan membangun mal bermitra dengan Marriot Internasional dari Amerika Serikat. Kemudian Mayapada yang membangun rumah sakit bermitra dengan investor India, Apollo Hospital. Investor asing tunggal ditargetkan masuk usai 17 Agustus untuk pembangunan IKN tahap II.

Rusmin Lawin, Wakil Ketua DPP Realestat Indonesia (REI) yang juga Tenaga Ahli Otorita IKN, menegaskan minat investor terhadap IKN tetap tinggi sekalipun ada dinamika pergantian pimpinan.

Pada awal Juni, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, mundur dari jabatannya. Keduanya digantikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wamen ATR Raja Juli sebagai pelaksana tugas kepala dan wakil kepala OIKN.

Rusmin menyatakan hingga kini sudah ada 416 LoI dari investor yang ingin membangun IKN. Mereka di antaranya investor asing dari Timur Tengah, Singapura, Malaysia, China dan negara-negara Eropa.

Menurut Rusmin, mayoritas dari para investor tersebut akan membangun IKN tahap kedua. Sebab di tahap pertama lahan IKN terbatas karena difokuskan untuk kawasan inti pemerintah.

Ia mencontohkan rencana investasi perusahaan asal UEA, Emaar Properties, yang telah dilobi, termasuk oleh REI sejak 3 tahun lalu. Pengembang proyek Burj Khalifa tersebut berminat membangun kota di IKN yang tentu membutuhkan lahan luas. Komitmen investasi ini rencananya akan diteken langsung oleh Presiden Jokowi di Abu Dhabi pada Juli.

“KIPP luasnya cuma 6.600 hektare, yang boleh dibangun 25% atau 1.300 hektar. Ya gak cukup,” kata Rusmin.

Ada juga rencana investasi sebuah konsorsium Spanyol, Madrid World Capital of Construction, Engineering and Architecture (MWCC), yang berminat membangun smart city di IKN. Begitu pula konsorsium asal Brunei Darussalam, Ryada Holding Investment Group, yang siap menggelontorkan Rp 11 triliun untuk membangun 2 proyek perumahan di IKN.

Rusmin tak membantah para investor asing sebelumnya ada yang menahan diri berinvestasi pada masa pemilu 2024. Mereka wait and see dengan keadaan politik di Indonesia.

Kini dengan terpilihnya Prabowo-Gibran, Rusmin yakin investor tak lagi ragu. Apalagi kepastian proyek IKN telah diikat UU dan berbagai regulasi lainnya.

Ia tak khawatir dengan rencana capres terpilih, Prabowo Subianto, yang hanya mengalokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN. Menurut Rusmin, ke depan sudah sepatutnya sektor swasta yang memimpin pendanaan IKN setelah 2 tahun terakhir mayoritas dari APBN untuk membangun infrastruktur dasar.

“Bangun kota jor-joran budget [APBN] agak besar di depan namanya town development. Wajar negara hadir bangun infrastruktur dasar, baru swasta bisa masuk,” kata Rusmin.

Potensi Hambatan Investasi

Sementara itu Bhima Yudhistira menilai masih seretnya investasi asing di IKN disebabkan beberapa faktor. Menurut Direktur Eksekutif CELIOS itu, salah satunya soal status lahan. Terdapat 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah. Padahal lahan merupakan pertimbangan utama investor membangun proyek.

“Sebanyak 40% biaya [investasi] itu terkait pembebasan lahan,” kata Bhima.

Belum lagi soal air. Menurut Bhima, proyek konstruksi pasti membutuhkan banyak air. Sementara ketersediaan air masih jadi masalah di IKN. Meski telah dibangun bendungan Sepaku, tapi masalah air hingga kini tak kunjung beres.

“Banyak video [pekerja proyek] mengantre air bersih, kekeringan, itu terjadi di IKN. Sehingga ini bisa menghambat minat dari investasi yang mau masuk,” kata Bhima.

Masalah air bukanlah isapan jempol. Para pekerja mengaku kekurangan air bersih jadi masalah sehari-hari sekalipun setiap jam truk tangki air hilir mudik ke kawasan proyek.

"Kualitas air jelek di lahan gambut [daerah KIPP]. Bau enggak enak. Untuk mandi enggak layak. Ada toren diisi dari luar bendungan Sepaku untuk mandi, makan," ucap Hadi, salah seorang pekerja, kepada kumparan.

"Ibaratnya kamar mandi ada 10, tapi pekerja itu 100 orang, jadi kalau mau berangkat kerja itu antrinya mandi panjang banget. Kadang terlambat [kerja]," tandas seorang pekerja lain yang enggan menyebutkan namanya.

Di samping itu, Bhima memandang kondisi makro ekonomi dan geopolitik yang kurang baik membuat investor, khususnya asing, lebih memilih investasi ke negara masing-masing. Mereka juga menimbang-nimbang apakah proyek IKN telah memenuhi standar environment, social, and governance (ESG).

Bhima menilai investasi asing di IKN akan lebih banyak berbentuk obligasi atau surat utang dengan imbal hasil 6%-10%. Sebab risiko dengan skema investasi tersebut lebih kecil ketimbang investasi secara langsung.

“Jadi yang gak masuk di IKN adalah foreign direct investment, sementara financial investment nya masuk. Mungkin itu yang akan diklaim bahwa investasi swasta asing masuk, tapi tidak langsung, [melainkan] lewat surat utang,” jelas Bhima.

Menurut Bhima, apabila ingin berinvestasi secara langsung, investor akan menimbang bagaimana perkembangan IKN ke depan. “Kalau cuma [diisi] ASN belanjanya seberapa banyak sih,” ucap Bhima.

Menjawab keraguan Bhima, Rusmin meyakini IKN akan berkembang dari segi populasi dan menjadi kota masa depan. Menurutnya dengan berbagai insentif yang diberikan, seperti hunian yang luas dan layak, ASN akan berbondong-bondong pindah ke IKN.

“Unitnya besar-besar, dikasih 98 m2 kan menarik supaya orang mau pindah. Kalau sempit-sempitan seperti Jakarta siapa yang mau. Jadi IKN bukan cuma tempat baru buat bekerja, tapi new way of living yang lebih hijau dan tenang,” tutup Rusmin.

Sumber: Kumparan