Meneropong Nasib APBN 2025 Pikul Rp71 T Untuk Makan Gratis, Kuatkah?

DEMOCRAZY.ID - Anggaran yang digelontorkan untuk Program Makan Bergizi Gratis ala Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai terkuak. 

Awal pekan kemarin, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menyebut nilai anggaran untuk program tersebut pada APBN 2025 tembus Rp71 triliun.

Angka itu diambil sebagai kesepakatan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti. Kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN," tuturnya dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Senin (24/6).

Prabowo  ia klaim mau menuntaskan Program Makan Bergizi Gratis secepatnya. Kendati, Thomas mengatakan ini bakal dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.

Thomas menegaskan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen atas target defisit yang disepakati oleh pemerintahan Jokowi dan DPR RI nanti. 

Keponakan Prabowo itu juga membantah ada upaya memperlebar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) demi memuluskan rencana lima tahun ke depan.

"Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan sebagainya, itu tidak mungkin. Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR nanti," tandasnya.

Meski begitu, belum ada skema rinci penyaluran anggaran program ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Rp71 triliun itu masuk dalam postur APBN 2025 dengan disimpan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Ia menekankan pembahasan RAPBN 2025 masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Ini dilakukan sebelum pembacaan Nota Keuangan dan RUU APBN 2025 oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2024 nanti.

"Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa," jelas Sri Mulyani.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut APBN akan berat menanggung beban makan bergizi gratis. Bahkan, ia menilai Rp71 triliun terlalu besar untuk program bantuan sosial (bansos) jenis baru ini.

Nailul pun ragu penyerapan anggarannya bakal maksimal. Menurutnya, uang yang sudah dianggarkan di 2025 itu tak akan terpakai seluruhnya untuk makan bergizi gratis.

"Feeling saya maksimal hanya 50 persen anggaran tersebut yang terserap. Jika lebih dari itu, defisit APBN akan mendekati angka 3 persen dan bisa impeachment (pemakzulan) terhadap presiden di tahun depan (2026)," katanya kepada CNNIndonesia.com.

"Ini berbahaya bagi pemerintah. Program yang tidak sustain dipaksakan (menggunakan anggaran) Rp71 triliun tahun depan," sambung Nailul.

Ia menekankan upaya memaksakan program populis Prabowo adalah hal tak realistis. Nailul merinci beberapa ancaman yang akan membahayakan APBN ke depan, mulai dari lesunya penerimaan hingga jerat utang.

Ekonom Celios itu mengatakan beban yang timbul di APBN dari makan bergizi gratis tak diikuti kemampuan penerimaan negara yang mumpuni. Terlebih, tax ratio Indonesia ia perkirakan merosot di 2025.

"Kemampuan pendanaan dari pajak menyusut. Otomatis diambilkan dari penerbitan utang baru, pembayaran bunga utang sekarang sudah 14 persen-15 persen dari APBN. Berat kalau harus menanggung program populisnya Prabowo 100 persen, tak realistis," tegasnya.

Nailul bahkan berani bertaruh bahwa program Prabowo-Gibran ini tak akan terealisasi 100 persen hingga akhir masa jabatannya usai. Menurutnya, sampai 2029 nanti hanya akan menyasar 50 persen-75 persen dari target 82,9 juta orang.

Apalagi, kementerian atau instansi teknis yang bakal melaksanakan program makan bergizi gratis belum terbentuk.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menegaskan berapapun alokasi yang ditetapkan untuk makan bergizi gratis sudah pasti jadi beban APBN. Ini juga berlaku di 2025, meski tahap pertamanya hanya menyedot Rp71 triliun.

Esther juga menilai pembentukan badan baru untuk mengelola program ini bukan langkah bijak. Bahkan, menurutnya membentuk instansi anyar hanya bagian dari pemborosan anggaran negara.

"Bentuk badan baru berarti anggaran baru karena ada rekrutmen pegawai, tambah belanja pegawai, dan belanja rutin lainnya," tuturnya.

"Kalau bisa kabinet ini (Prabowo-Gibran) ramping, bukan kabinet gemoy, mengingat ruang fiskalnya sempit jadi anggarannya jangan gemoy," wanti-wanti Esther.

Kalau dipaksa harus tetap berjalan, Esther menilai anggaran makan bergizi gratis lebih tepat dikelola Kementerian Sosial. Esther menegaskan Kemensos layak menjadi leading sector karena program makan bergizi gratis ini mirip dengan bansos.

Ia kemudian mencoba berhitung jumlah anak yang kemungkinan berhak atas makan bergizi gratis di 2025. Ini dilakukan dengan asumsi satu tahun ada 365 hari dan anggaran Rp15 ribu per menu makan untuk satu anak.

Menurutnya, anggaran Rp71 triliun itu bisa dinikmati sekitar 12,96 juta anak sekolah.

Akan tetapi, Esther menyarankan anggaran makan bergizi gratis digunakan untuk keperluan penting lainnya. Ia mencontohkan betapa pentingnya sektor tenaga kerja Indonesia.

"Anggaran Rp71 triliun lebih baik dialokasikan untuk melakukan upgrade skill tenaga kerja Indonesia karena hanya 12 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan tinggi. Artinya, bisa dialokasikan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," saran Esther.

"Tentunya juga harus disertai dengan target capaian berapa besar upgrade skill yang bisa dilakukan dengan dana sebesar itu," tutupnya.

Lahirkan kesenjangan baru

Sementara itu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai Program Makan Bergizi Gratis akan menimbulkan kesenjangan baru. Ini lahir imbas anak-anak yang sebenarnya layak, tetapi malah tak mendapat makan bergizi gratis di tahun pertama.

"Dengan anggaran Rp71 triliun, biaya makan siang per anak per hari sebesar Rp15 ribu selama 240 hari atau 20 hari per bulan selama 12 bulan, bisa memberi makan sekitar 19,72 juta anak dalam setahun. Namun, ini masih jauh dari mencakup seluruh populasi anak sekolah yang lebih dari 70 juta," jelasnya.

"Memilih-milih anak yang dapat dan tidak merupakan kriteria membingungkan serta dapat menimbulkan konflik. Situasi ini tidak hanya menunjukkan ketidaksiapan program untuk dilaksanakan secara merata dan adil, tetapi juga dapat memperlebar rasa ketidakadilan di antara anak-anak," sambung Achmad.

Achmad memprediksi anak-anak yang tidak terpilih untuk menerima makan bergizi gratis bakal merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil. Pada akhirnya, muncul dampak negatif pada psikologis serta persepsi anak terhadap pemerintahan Prabowo.

Oleh karena itu, ia berpesan agar keputusan memilih anak-anak yang berhak harus berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. Walaupun ia melihat kenyataan di lapangan seringkali berbeda dan tetap memunculkan kontroversi.

Di lain sisi, Achmad menegaskan bahwa sedari awal program populis Prabowo ini tidak sesuai dengan kondisi kas negara.

"Anggaran sebesar ini untuk satu program sosial memberikan beban signifikan pada APBN, yang sudah harus menyeimbangkan berbagai kebutuhan kritis lainnya, seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial," tutur Achmad.

"Program makan gratis Rp71 triliun tidak hanya membebani APBN, tetapi juga mengancam untuk menggeser alokasi dari sektor-sektor vital lainnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas layanan publik yang penting untuk pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan Prabowo dan Gibran untuk berpikir ulang. Achmad menyebut anggaran Rp71 trilliun itu lebih baik disalurkan ke pos-pos lain yang lebih penting.

Achmad mengatakan masih ada kebutuhan yang lebih mendesak dan strategis, ketimbang makan bergizi gratis. Harapannya pengalihan anggaran ini dapat memberikan dampak lebih besar pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Pertama, anggaran Rp71 triliun bisa dialihkan ke Kementerian Kesehatan. Achmad menyebut ini akan digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan, penyediaan alat medis, pembangunan rumah sakit, dan peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil.

Kedua, Achmad menyebut uang sebanyak itu juga bisa dibagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Duit negara itu bisa dipakai meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan beasiswa, memperbaiki fasilitas sekolah, dan mendukung program-program pendidikan berbasis teknologi.

Ketiga, untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia mengatakan masih perlu pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

"Dengan mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor ini, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran digunakan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat," jelasnya.

"Pembentukan badan khusus untuk program makan siang juga akan memerlukan biaya tambahan untuk administrasi dan pengelolaan, yang mungkin tidak efisien mengingat skala dan kompleksitas program ini," tandas Achmad.

Sumber: CNN