Media Asing Sebut Jokowi Sibuk Perbaiki Citra IKN Setelah Pimpinan Otorita Mundur

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tengah sibuk berupaya meyakinkan investor dan birokrat tentang prospek ibu kota barunya setelah Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tiba-tiba mundur dan menimbulkan keraguan tentang masa depan proyek senilai USD32 miliar tersebut.

Seperti dilansir oleh Reuters, Jumat (7/6) lalu, para analis menilai pengumuman Presiden Joko Widodo bahwa ia akan mulai bekerja bulan depan di IKN, tidak akan menghilangkan kekhawatiran mengenai proyek tersebut.

"Kepercayaan investor menurut saya sudah turun. Mereka sudah ragu dan wait and see, antara lain karena status tanah yang tidak jelas, dan juga karena kurangnya transparansi tata kelola ibu kota baru," kata Yanuar Nugroho, mantan Wakil Kepala Staf Presiden kepada Reuters.

"Pengunduran diri ini memperburuk keadaan, alih-alih menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, pemerintah malah berusaha menutupinya," tambahnya, seraya menggambarkan bahwa Presiden saat ini tengah dalam mode pengendalian kerusakan.

Melawat ke IKN hanya sehari setelah dua pucuk pimpinan Otorita IKN mengundurkan diri tanpa penjelasan, Jokowi melakukan peletakan batu pertama terhadap sekolah-sekolah, kompleks perkantoran, serta menjanjikan investasi asing akan datang ke proyek tersebut.

Namun, bertahun-tahun setelah Jokowi mengumumkan proyek utamanya, yang dimaksudkan untuk meringankan beban Jakarta yang padat lalu lintas, tercemar, tenggelam dan padat penduduk, tidak ada pendanaan asing yang masuk.

Juru bicara kepresidenan merujuk pertanyaan mengenai keraguan masa depan IKN pada komentar Presiden Widodo sebelumnya yang mengatakan bahwa proyek tersebut akan terus berjalan sesuai rencana.

Jokowi yang akan meninggalkan jabatannya pada bulan Oktober ini setelah menjalani masa jabatan maksimal dua periode, dihadapkan pada sejumlah masalah di proyek warisannya, di antaranya masalah lahan, pasokan air, ancaman penyakit tropis seperti malaria, dan keengganan yang meluas di kalangan pegawai negeri untuk pindah ke ibu kota baru tersebut.

Reuters menyebut batu sandungan yang lebih besar bagi proyek IKN bisa jadi adalah presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

Sebab, Prabowo yang memenangi pemilu pada bulan Februari lalu, meski menjanjikan kontinuitas IKN, juga memiliki proyek besar sendiri, yakni program makan siang gratis senilai USD29 miliar yang dimaksudkan untuk mengekang stunting.

Seorang politisi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai isu tersebut kepada Reuters mengatakan, secara pribadi Prabowo juga belum membahas perpindahan ke IKN dengan timnya. 

Meskipun ia telah berjanji untuk terus mengembangkan proyek IKN, menurutnya hal tersebut sepertinya tidak akan terjadi dengan laju yang sama dengan saat ini.

Juru bicara Prabowo tidak segera menanggapi permintaan komentar, namun secara terbuka Prabowo mengatakan dia berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut.

Seorang politisi senior yang terlibat serta anggota koalisi Prabowo secara pribadi juga membahas keraguan mengenai kapasitas anggaran negara untuk mendanai ibu kota baru dan program gizi yang dijanjikan pemerintah baru. 

"Jika sumber daya menjadi langka, (IKN) hanya akan menjadi barang yang tidak berguna," kata analis politik Kevin O’Rourke. "Akan ada banyak persaingan untuk mendapatkan item belanja lainnya di pemerintahan Prabowo," imbuhnya.

IKN dibayangkan sebagai kota pintar ramah lingkungan yang sangat modern, bahkan dilengkapi dengan taksi terbang. 

IKN bahkan dinilai lebih ambisius secara teknologi dan logistik dibandingkan ibu kota administratif baru di kawasan Asia Tenggara seperti Naypyidaw di Myanmar, dan Putrajaya di Malaysia.

Ribuan PNS rencananya akan diberangkatkan ke IKN mulai September ini, namun ada pula yang enggan berangkat. 

Dari hampir selusin pegawai negeri sipil yang berbicara kepada Reuters, hanya dua yang ingin pindah, sementara yang lain mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk berhenti atau meminta mutasi jika diminta.

"Tidak ada apa-apa di sana, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya," kata seorang pegawai negeri di Kementerian Perhubungan. 

"Itu bukan pilihan, melainkan pengorbanan," cetusnya lagi.

Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Infrastruktur Proyek Nusantara Danis Sumadilaga mengatakan, pemerintah telah memastikan fasilitas dasar termasuk apartemen, air, listrik, dan internet akan siap ketika pegawai negeri sipil tiba. 

"Kita harus paham, tidak semua fasilitas bisa didapat dalam sekejap. Kita ke sana untuk bekerja, mau fasilitas apa? Tidak bisa diharapkan seperti Jakarta," ujarnya dalam wawancara baru-baru ini.

Sementara itu, Chris Wren, CEO BritCham Indonesia, menilai investasi asing terhambat karena pemilu dan risiko terkait. Namun menurutnya minat terhadap investasi asing kini meningkat. 

"Ada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai investor di berbagai kebutuhan dan peluang – infrastruktur, teknologi kota pintar, utilitas, pendidikan, dll," katanya. 

"Namun, masih ada perasaan bahwa hal tersebut masih jauh dari sempurna pada saat ini."

Pakar kesehatan masyarakat juga telah menyatakan keprihatinannya terhadap malaria. Kalimantan Timur, di mana ibu kota baru ini berada, merupakan rumah bagi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk tertinggi kedua di negara ini. 

Pemerintah telah menekankan bahwa IKN bebas malaria, namun transmisi diyakini masih menjadi risiko karena banyaknya pekerja tidak berdokumen yang melakukan penebangan ilegal di hutan sekitar, kata para ahli epidemiologi.

Data resmi menunjukkan tingkat malaria di Balikpapan, kota terdekat dengan IKN, meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2022 hingga 2023. 

"Jika tidak hati-hati, saya menduga kasus malaria akan meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan," kata Iqbal Elyazar, dari unit penelitian klinis Universitas Oxford di Jakarta.

Sumber: SindoNews