DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berbangga hati jika marak Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Indonesia. OTT bukan menjadi tolak ukur baik atau tidak ekonomi RI. Hal ini diungkapkan Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (5/6/2024). Menurut Luhut, OTT di Tanah Air sudah tidak ada lagi. Hal ini dipicu oleh digitalisasi di birokrasi pemerintah, termasuk belanja K/L melalui e-Katalog LKPP. "Bapak Ibu lihat dengan e-Katalog, dengan belanja pemerintah Rp 3.000 triliun kita masukan ke e-Katalog sekarang ga ada OTT lagi," ujarnya. Dia menuturkan jika ada OTT, bukan berarti ekonomi Indonesia tidak bagus. "Jadi kita juga saya teman-teman di KPK jangan bangga kalau ada OTT itu berarti ekonomi kita ga bagus. Kalau orang belanja ke mesin maka makin kecil peluang melakukan hengki pengki," ungkapnya. Luhut juga mengungkapkan rencana pemerintah mem
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berbangga hati jika marak Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Indonesia. OTT bukan menjadi tolak ukur baik atau tidak ekonomi RI. Hal ini diungkapkan Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (5/6/2024). Menurut Luhut, OTT di Tanah Air sudah tidak ada lagi. Hal ini dipicu oleh digitalisasi di birokrasi pemerintah, termasuk belanja K/L melalui e-Katalog LKPP. "Bapak Ibu lihat dengan e-Katalog, dengan belanja pemerintah Rp 3.000 triliun kita masukan ke e-Katalog sekarang ga ada OTT lagi," ujarnya. Dia menuturkan jika ada OTT, bukan berarti ekonomi Indonesia tidak bagus. "Jadi kita juga saya teman-teman di KPK jangan bangga kalau ada OTT itu berarti ekonomi kita ga bagus. Kalau orang belanja ke mesin maka makin kecil peluang melakukan hengki pengki," ungkapnya. Luhut juga mengungkapkan rencana pemerintah mem