DEMOCRAZY.ID - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan metode operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Menurutnya, KPK tak perlu melakukan OTT jika sebenarnya bisa menggunakan metode lain "Dulu saya dibully, dibilang kenapa Pak Luhut enggak setuju OTT? Ya enggak setujulah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa bisa OTT? Kan kampungan itu, nyadap-nyadap telepon, tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya, 'Wah enak tadi malam Mam', katanya. Kan repot," ucap Luhut di Pencanangan Hari Kewirausahaan Nasional dan Ulang Tahun HIPMI ke-52 di Jakarta, Senin (10/6). "Ya kan, sorry ya, itu kan enggak benar," lanjutnya. Luhut menjelaskan, seharusnya digitalisasi bisa jadi kunci pencegahan korupsi. Ia lalu mencontohkan, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA), yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sistem satu pintu pengelolaan minerba di Indonesia jadi salah satunya. "Ini digitalisasi menur
Luhut: Kalau Bisa Tanpa OTT, Kenapa OTT? Kampungan Itu!
Juni 11, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan metode operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Menurutnya, KPK tak perlu melakukan OTT jika sebenarnya bisa menggunakan metode lain "Dulu saya dibully, dibilang kenapa Pak Luhut enggak setuju OTT? Ya enggak setujulah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa bisa OTT? Kan kampungan itu, nyadap-nyadap telepon, tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya, 'Wah enak tadi malam Mam', katanya. Kan repot," ucap Luhut di Pencanangan Hari Kewirausahaan Nasional dan Ulang Tahun HIPMI ke-52 di Jakarta, Senin (10/6). "Ya kan, sorry ya, itu kan enggak benar," lanjutnya. Luhut menjelaskan, seharusnya digitalisasi bisa jadi kunci pencegahan korupsi. Ia lalu mencontohkan, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA), yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sistem satu pintu pengelolaan minerba di Indonesia jadi salah satunya. "Ini digitalisasi menur